jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pemerintah supaya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kepentingan rakyat ketimbang menghabiskannya untuk belanja pegawai.
Mendagri Tito menyampaikan itu saat menjawab pertanyaan awak media soal pemerintah daerah diminta tak lagi merekrut honorer baru.
BACA JUGA: Mendagri Tito Minta Semua Pemda tak Merekrut Honorer Baru
"Digunakan untuk kepentingan rakyat, membangun jalan, memperbaiki sekolah dan fasilitas kesehatan dibanding merekrut pegawai yang banyak begitu, lo, ya," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).
Mendagri Tito mengatakan bahwa pemerintah pusat meminta kepala daerah tidak lagi merekrut tenaga honorer, apalagi mengambil mereka yang tidak berketerampilan.
BACA JUGA: Teruntuk Kepala Daerah, Mendagri Punya Permohonan soal Rekrutmen Honorer
"Nanti mereka menjadi beban, beban bagi kepala daerah, belanja pegawai yang bertambah, beban juga bagi kepala daerah berikutnya nanti pengganti," ujarnya.
Tito mengatakan pengangkatan honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil (PNS) dengan keterampilan, seperti guru dan tenaga kesehatan, masih bisa dilakukan.
BACA JUGA: Ada Skema Baru Pengganti Honorer, Tanpa SK dan Bisa Diberhentikan Sewaktu-waktu
Namun, eks Kapolri itu tak sepakat tenaga honorer yang berasal dari tim sukses diangkat menjadi PPPK atau PNS.
"Makanya, kami minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu jangan angkat tenaga honorer lagi, ya," kata Tito.
Dia kemudian merespons pertanyaan awak media soal kemungkinan honorer bakal diangkat sebagai PPPK pada 2027.
"Nah, itu kewenangannya menPAN, harus ada rapat dengan menPAN RB," kata Tito Karnavian. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Aristo Setiawan
