Pemerintah mengubah arah distribusi MinyaKita. Mulai tahun ini, minyak goreng kemasan yang disalurkan melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) tersebut tidak lagi digunakan dalam program bantuan pangan. Seluruh pasokan MinyaKita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar rakyat di berbagai daerah.
Budi Santoso Menteri Perdagangan mengatakan, dirinya terus berkoordinasi dengan produsen dan distributor MinyaKita, misalnya Bulog dan ID FOOD.
“Jadi sekarang tidak ada lagi minyak kita untuk bantuan pangan. Ya, semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan minyak kita. Dan saya sampaikan minyak kita itu bukan minyak subsidi, minyak kita itu minyak DMO, Domestic Market Obligation,” ungkap Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Budi Santoso mengatakan, ke depan bantuan pangan akan bervariasi isinya. Misalnya bantuan bisa menggunakan telur yang harganya tengah anjlok. Katanya pemerintah akan fleksibel untuk mengatur pengunaan komoditasnya.
“Tadi yang saya sampaikan bantuan pangan pun bisa juga nanti bervariasi, misalnya telur lagi turun. Bisa saja telur untuk bantuan pangan. Kemudian juga yang tadi kerja sama dengan MBG, tidak hanya telur kebutuhan pokok yang nanti turun misalnya ayam kalau harga turun juga bisa diserap. Jadi sekarang ekosistemnya sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita. Tapi pemerintah belum menetapkan berapa kenaikannya dan kapan akan mulai diterapkan.
Katanya kenaikan HET MinyaKita diperlukan karena Minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) meningkat belakangan.
“Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Karena kita ingin melihat melihat lagi perkembangan harga CPO. Memang harga CPO naik kemarin rata-rata Rp15.445 ya. Tapi ini kemarin TBS (Tandan Buah Segar) sempat turun lagi menjadi Rp14.000 sekian, dan kemarin harga juga sempat turun tapi sekarang sudah mulai naik lagi,” kata Budi, Kamis (4/6/2026).
Pemerintah akan mengamati harga CPO dan menunggu harganya cukup stabil, sebelum memutuskan besaran kenaikan HET MinyaKita.
“Jadi kita akan melihat harganya stabil, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk MinyaKita. Jadi tadi sudah sepakat seperti itu,” ujarnya.
Budi memperkirakan sekitar 1 atau 2 minggu ke depan penyesuaian harga MinyaKita akan dilakukan pemerintah.
“Mungkin dalam waktu 1 minggu 2 minggu segera kita lakukan penyesuaian apabila harga relatif normal ya harga CPO,” pungkasnya. (lea/saf/ipg)
