Pantau - Perencana keuangan Rista Zwestika menyarankan masyarakat menjaga total cicilan utang agar tidak melebihi 30 persen dari penghasilan bulanan guna mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan stabil.
Rista mengatakan besaran cicilan yang terlalu tinggi dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, menabung, berinvestasi, hingga menyiapkan dana darurat.
"Secara umum, total cicilan sebaiknya tidak melebihi 30 persen dari penghasilan bulanan," ungkapnya.
Cicilan Berlebihan Tingkatkan Risiko KeuanganMenurut Rista, batas 30 persen memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mengalokasikan pendapatan ke berbagai kebutuhan lain, termasuk biaya hidup sehari-hari dan tujuan keuangan jangka panjang.
Ia menjelaskan keseimbangan antara kewajiban membayar utang dan kebutuhan lainnya menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi serta potensi kenaikan biaya hidup.
Rista mengingatkan masyarakat untuk mulai waspada apabila porsi cicilan telah mendekati atau bahkan melampaui 40 persen dari pendapatan bulanan.
"Jika porsi cicilan sudah mendekati atau bahkan melebihi 40 persen dari pendapatan, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat mengurangi fleksibilitas keuangan dan meningkatkan risiko kesulitan keuangan ketika terjadi kenaikan biaya hidup atau penurunan pendapatan," ujarnya.
Hitung Seluruh Kewajiban Sebelum Menambah UtangRista menekankan pentingnya menghitung seluruh kewajiban pembayaran secara menyeluruh sebelum mengambil cicilan baru.
Kewajiban tersebut mencakup kredit rumah, kredit kendaraan, kartu kredit, hingga layanan pembiayaan digital atau paylater.
Ia menilai pengelolaan utang yang sehat bertujuan agar beban keuangan tidak melebihi kemampuan membayar.
Selain memperhatikan jumlah cicilan, masyarakat juga disarankan tetap membangun dana darurat dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan maupun investasi demi menjaga ketahanan finansial jangka panjang.
Menurutnya, pengelolaan utang yang bijak bukan berarti menghindari cicilan sepenuhnya, melainkan memastikan kewajiban tersebut tetap berada dalam batas aman sehingga tidak mengganggu kebutuhan pokok maupun tujuan keuangan di masa depan.
