Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining Association (API-IMA) menilai relaksasi kebijakan pengetatan kuota produksi batu bara akan menjaga keberlangsungan operasi dan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan.
Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti mengatakan, relaksasi tersebut memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengompensasi tingginya biaya operasional yang tengah dihadapi industri.
"Jika melihat situasi nyata di lapangan, tekanan biaya operasional yang tinggi dan penurunan kuota produksi telah membuat beberapa tambang terpaksa menghentikan produksinya. Kebijakan relaksasi dari Kementerian ESDM ini menjadi angin segar yang dapat menjamin keberlanjutan operasi pertambangan dan sangat penting untuk mencegah potensi PHK," ujar Sari melalui keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).
Sari menuturkan, kebijakan relaksasi kuota produksi menjadi semakin relevan bagi pelaku usaha di tengah tren penguatan kurs dolar Amerika Serikat (AS) saat ini.
Menurutnya, penguatan dolar memang menguntungkan karena transaksi ekspor batu bara menggunakan mata uang dolar sehingga pendapatan yang dikonversi ke rupiah akan meningkat. Namun, di sisi lain, pelaku usaha juga tengah menghadapi beban pembengkakan biaya operasional (operational cost).
"Kita tahu bahwa komponen utama operasional tambang, seperti bahan bakar, alat berat, dan suku cadang, sangat bergantung pada impor yang harganya terkerek naik akibat kuatnya dolar," kata Sari.
Baca Juga
- Bahlil Bakal Relaksasi Kuota RKAB Batu Bara: Harga Bagus, Produksi Ditingkatkan
- ESDM Belum Dapat Laporan Isu Importir Cina Tunda Beli Batu Bara RI
- Tekanan Ganda Ekspor Batu Bara Indonesia
Untuk itu, dia menekankan bahwa kebijakan relaksasi kuota produksi yang terukur sangat krusial untuk memastikan sektor pertambangan tetap tangguh dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
Di samping menyelamatkan kelangsungan industri dan tenaga kerja, IMA meyakini bahwa momentum tingginya harga komoditas yang dipadukan dengan penguatan dolar AS dan adanya kebijakan relaksasi ini, akan berdampak sangat signifikan terhadap proyeksi penerimaan negara.
"Kami mendukung penuh pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini secara terukur demi kepentingan nasional," tutur Sari.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bakal merelaksasi kebijakan pengetatan kuota produksi batu bara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.
Semula, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara ke level 600 juta ton pada tahun ini. Jumlah tersebut jauh di bawah realisasi produksi batu bara nasional pada 2025 yakni sebesar 790 juta ton dan sebesar 834 juta ton pada 2024.
Terbaru, Bahlil menuturkan bahwa pemerintah bakal melakukan relaksasi pembatasan produksi. Hal ini tak lepas dari fluktuasi harga batu bara.
Bahlil menjelaskan, pemerintah masih memperhatikan perkembangan ketegangan geopolitik dan permintaan batu bara global. Menurutnya, secara ideal produksi batu bara Indonesia harus ditingkatkan jika harga sedang tinggi.
Dia menekankan bahwa langkah tersebut diambil demi keuntungan negara, pelaku usaha, dan masyarakat umum.
"Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/6/2026).
