Pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di seluruh Indonesia tahun ini atau paling lambat tahun depan. Ini sebagai upaya memodernisasi permukiman pesisir sekaligus memperkuat ekonomi biru lewat peningkatan nilai tambah hasil perikanan.
"Harapannya lima tahun lagi tidak ada kampung nelayan kumuh," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Februari lalu.
Namun, progres pembangunan masih menyisakan pekerjaan besar. Hingga akhir April 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan baru 65 KNMP yang telah rampung dibangun, atau sekitar 5,9 persen dari target.
Pembangunan dilanjutkan ke 35 lokasi lainnya dengan target selesai pada akhir Mei lalu.
Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada April, Trenggono mengungkapkan pembangunan selanjutnya akan difokuskan di Papua. “Yang seribu berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur, Papua, dan sebagainya,” kata dia.
Program yang diperkirakan membutuhkan investasi Rp24,2 triliun tersebut dirancang untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi pusat ekonomi perikanan terpadu. Dengan dana sebesar itu, artinya biaya pembangunan rata-rata Rp 22 miliar per KNMP.
Kawasan tersebut dirancang memiliki hunian layak bagi nelayan, gudang pendingin atau cold storage, pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, tempat pelelangan ikan, bengkel mesin dan workshop, kios logistik, sentra UMKM, hingga fasilitas publik.
Pemerintah berharap modernisasi infrastruktur tersebut mampu memotong rantai distribusi yang panjang, mengurangi kehilangan hasil tangkapan akibat keterbatasan rantai dingin, sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan melalui skema pembeli siaga (off-taker).
Pada tahap awal, KNMP direncanakan menjadi salah satu pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pemasok untuk kawasan wisata dan kuliner di sekitarnya.
Untuk mengawal operasional termasuk pemanfaatan fasilitas, KKP dilaporkan sudah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP.
Namun sejauh ini, belum ada publikasi yang menerangkan soal siapa saja off-taker-nya, bagaimana mekanisme kontraknya, maupun lokasi KNMP yang sudah menjalankan skema tersebut. Begitu juga dengan data penyaluran hasil tangkapan dari KNMP ke program MBG.
