Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengubah pendekatan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada efisiensi anggaran dan penataan ulang infrastruktur dapur layanan gizi.
Langkah ini diambil tanpa mengganggu jalannya program prioritas nasional yang dicanangkan Prabowo Subianto Presiden RI.
Nanik Sudaryati Deyang Kepala BGN mengatakan, dirinya akan mencoba mengurangi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dapur di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
“Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi.Masa sih bikin ini dapur untuk masyarakat di situ tidak mau, kan tidak mahal juga,” kata Nanik setelah pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (8/6/2026).
Nanik mengatakan, saat ini BGN tengah fokus menggandeng perusahaan-perusahaan yang memiliki dana Corporate Social Responsibility (CSR), untuk turut membantu berjalannya program MBG.
“Nah, itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang. Bahkan sudah mulai kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan yang tadi ee hal-hal yang kami sampaikan,” ujarnya.
Selain itu, BGN juga menjalankan skema moratorium atau penghentian sementara dapur-dapur atau titik baru dari program Makan Bergizi Gratis. Nanik mengeklaim, dirinya akan berusaha menjalankan program MBG, tanpa membebani anggaran negara.
“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Per hari ini jumlahnya titik Dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah kita hentikan dulu ke situ, kita tata apakah dapur ini melayani ini, sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan,” ujarnya.
Saat ini BGN juga menghentikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun pendaftaran untuk pembangunan tersebut.
“Artinya kita enggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. jadi kita mau nata, mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa dan lain-lain Jawa Timur. Karena memang dari datanya dapur ini masih menumpuk di Jawa,” ujarnya.
Setelah melakukan penataan, BGN akan mempertimbangkan, apakah dapur baru perlu dibuka.
“Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak, atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini, benar tuh 63 juta ini butuh? Atau sebetulnya bisa dikurangi. kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” ungkapnya.
BGN juga akan fokus pada peningkatan kualitas, ketimbang kuantitas dari pemberian MBG di masyarakat. Sehingga ke depan BGN akan mengecek, SPPG yang ada di Indonesia, apakah sudah memenuhi standar atau belum. (lea/saf/ipg)
