Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendukung arah baru kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara atau melakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh elemen dinilai perlu menyokong pembenahan ini demi efektivitas anggaran.
“Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Charles di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 8 Juni 2026.
Baca Juga :
Dapur MBG Berpeluang Dibiayai CSR BUMN hingga Hibah Luar NegeriCharles menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan menahan ekspansi dapur baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas makanan. Fokus baru ini dinilai sebagai langkah yang ditunggu-tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap status gizi masyarakat.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai moratorium ini menjadi kesempatan berharga bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan.
"Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," tuturnya.
Lebih lanjut, pimpinan Komisi bidang kesehatan dan gizi DPR itu memandang langkah penajaman sasaran penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan. Menurutnya, program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal untuk semua anak.
“Melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi,” paparnya.
Ilustrasi. Foto: Dok. BGN.
Charles menegaskan, dengan kondisi fiskal yang terbatas, tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi agar anggaran negara menghasilkan dampak yang nyata dan terukur.
Dia menyarankan agar momentum pembenahan ini dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan makanan. BGN didorong mengubah pendekatan dapur SPPG terpusat menjadi school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
“Model dapur MBG yang terpusat langsung di sekolah akan memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Model ini pun dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah,” jelas Charles.
