Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons keluhan mengenai kenaikan harga tempe dan tahu yang belakangan dikeluhkan konsumen maupun perajin.
Pemerintah, kata dia, akan memantau perkembangan harga serta memastikan pasokan kedelai impor tetap terjaga agar harga tidak terus mengalami kenaikan.
“Kami terus memantau, masalahnya apakah karena harga impornya. Tetapi kami terus menjaga pasokannya harus stabil. Nanti kami lakukan pengawasan, jangan sampai naik terus,” ujar Budi usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).
Menurut Budi, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari perajin tempe dan tahu kepada Kementerian Perdagangan terkait tekanan harga yang mereka hadapi. Namun, pemerintah akan terus mencermati perkembangan di lapangan.
“Belum, belum. Nanti kami lihat, karena kedelai kan impor semua. Jadi ketersediaannya harus kami jamin dan nanti kami usahakan agar tidak makin naik, jadi tempe juga bisa dikonsumsi dengan baik,” katanya.
Kenaikan harga tempe dan tahu belakangan menjadi perhatian setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan meningkatnya biaya produksi yang dipengaruhi harga kedelai impor. Pelemahan nilai tukar rupiah juga disebut berpotensi menambah tekanan terhadap harga bahan baku tersebut.
Baca Juga
- Pengusaha Mal Keluhkan Biaya Logistik dan Gas Naik Imbas Rupiah Melemah
- RI Barter Dagang Tekstil dan Baja dengan Filipina Senilai Rp6,36 Triliun
- Mendag Bicara Nasib Ekspor RI Usai Tarif AS 10% Berakhir 24 Juli 2026
Meski demikian, Budi menjelaskan bahwa tempe dan tahu tidak termasuk dalam kelompok komoditas kebutuhan pokok yang secara rutin dipantau melalui mekanisme harga acuan maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Tempe tahu itu kan tidak termasuk kebutuhan pokok yang dipantau. Jadi yang dipantau di luar itu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa fokus pengawasan pemerintah saat ini tetap diarahkan pada komoditas pangan pokok yang memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Untuk komoditas yang harganya melampaui HET, pemerintah berupaya menjaga kelancaran distribusi dan pasokan agar harga dapat kembali stabil.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kelebihan pasokan dan penurunan harga di tingkat peternak maupun produsen.
Budi mencontohkan komoditas telur ayam yang sebelumnya mengalami penurunan harga akibat surplus produksi. Untuk membantu menyerap kelebihan pasokan tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemarin misalnya telur, itu kan harganya murah. Kami kerja sama dan koordinasi dengan MBG untuk menyerap telur terutama yang ada di Blitar, dan itu sudah dilakukan,” katanya.
Menurut dia, skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain yang mengalami tekanan harga akibat kelebihan pasokan, seperti daging ayam.
“Kalau harganya turun, ya kami minta MBG menyerap. Termasuk juga bantuan pangan bisa saja nanti pakai telur kalau harganya turun, karena sekarang telur surplus 12,5 persen,” ujarnya.
Terkait kemungkinan langkah khusus untuk membantu perajin tahu dan tempe yang terdampak kenaikan harga kedelai, Budi mengatakan pemerintah masih akan melakukan kajian lebih lanjut dan membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha.
“Nanti kami pelajari lagi. Itu kan memang kedelai dari impor. Jadi kami usahakan pasokannya terjaga dan nanti bisa kita komunikasikan, kita carikan solusinya yang terbaik,” katanya.
Menurut Budi, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran pasokan kedelai impor sehingga kebutuhan industri tahu dan tempe tetap terpenuhi dan gejolak harga dapat diminimalkan.
“Tapi yang penting pasokan impornya harus terjaga dulu,” kata Budi.
