jpnn.com, JAKARTA - Salah satu tokoh masyarakat asal Jakarta Barat Umar Abdul Aziz mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dia menyebut Pemprov DKI belum benar-benar siap maupun bekerja secara tuntas dalam menjalankan amanah yang diemban, serta masih banyak tertinggal dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh warga.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Menghidupkan Roh Pancasila Melalui Beragam Program
Salah satu catatan yang disampaikan Umar adalah kecenderungan Pemprov DKI untuk melimpahkan berbagai permasalahan rumit langsung ke pemerintah di tingkat kewilayahan.
Langkah pelimpahan tugas ini, ujar dia, tidak diiringi dengan pendampingan atau aksi nyata yang terlihat di lapangan.
BACA JUGA: Pemprov DKI Jakarta Tiadakan CFD pada 31 Mei 2026
Umar yang juga Wakil Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta menilai bahwa para pemimpin di tingkat wilayah justru jarang turun langsung melihat kondisi riil di masyarakat, seolah-olah hanya menginginkan hasil akhir yang rapi tanpa mengetahui akar masalahnya secara mendalam.
“Pemimpin di wilayah jarang sekali turun ke lapangan. Maunya tinggal terima beres, sat-set-sat-set rapi. Contohnya seperti penanganan banjir baru-baru ini, di mana pemimpin daerah selalu ditekan oleh pimpinan pusat, tetapi penyelesaiannya belum menyentuh akar persoalan,” ujar Umar dalam siaran persnya, Senin (8/6).
BACA JUGA: DPRD Minta Pemprov DKI Ubah Total Sistem TPST Bantargebang, Ini Alasannya
Karena masalah ini terus berulang, dia pun mendesak adanya sinergitas yang lebih kuat dan nyata antara kepemimpinan di tingkat wilayah dengan jajaran pemerintahan di Balai Kota, agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan selaras dan efektif.
Selain masalah penanganan banjir dan pola kerja birokrasi, Umar juga menyoroti kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di sejumlah titik strategis ibu kota.
Salah satu contoh yang disampaikannya adalah kawasan Kemang, kondisi jalan banyak yang rusak dan berlubang, sementara fasilitas pembatas jalan hingga marka jalan sering kali tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan terabaikan.
Persoalan lingkungan pun tak luput dari perhatiannya. Hingga saat ini, pengelolaan sampah di sebagian besar wilayah DKI Jakarta dinilai belum menemukan solusi yang pasti dan berkelanjutan.
Masalah penumpukan sampah masih kerap terjadi, karena jadwal pengangkutan yang sering kali terlambat dan tidak konsisten, sehingga mengganggu kenyamanan serta kebersihan lingkungan warga.
Di sisi pelayanan publik, Umar meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kepemimpinannya.
Dia menegaskan bahwa fasilitas serta pelayanan yang diterima warga saat ini sama sekali tidak sebanding dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, bahkan nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Warga Jakarta taat membayar pajak, tetapi mengapa akses terhadap berbagai fasilitas justru semakin sulit didapatkan? Pemerintah juga terlihat gagal menekan harga kebutuhan pokok. Kami bisa melihat sendiri, harga cabai meroket, kebutuhan rumah tangga semakin mahal dan tidak terjangkau, sementara pajak tetap berjalan dan ikut naik terus,” ujar Umar.
Umar juga membeberkan kenyataan pahit mengenai ketimpangan sosial yang masih sangat mencolok di tengah masyarakat, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tercatat tinggi namun belum mampu mengentaskan kemiskinan secara merata. Berdasarkan pengamatannya, kesenjangan ini sangat terasa terlihat, salah satunya di wilayah Jakarta Selatan.
“Setiap ada kegiatan atau razia di Jakarta Selatan, banyak sekali ditemukan warga yang hidup dalam kemiskinan dan rela mengantre berjam-jam di pinggir jalan hanya demi menunggu sedekah sebesar Rp50.000 dari dermawan yang lewat. Di sisi lain, terdapat banyak panti sosial kelolaan swasta yang sangat berjuang dan membutuhkan bantuan anggaran dari pemprov,” ungkap Umar.
Umar juga menyayangkan banyak sekali Aset Pemprov DKI terbengkalai. Bahkan dikuasai oleh segelintir orang mengatakan pemerintah tidak boleh kalah di perda yang dibuat sendiri hampir di setiap wilayah Provinsi DKI banyak sekali supaya membantu lainnya.
"Tentunya ini merugikan pemda yang seharusnya dapat PAD atau kontribusi dari bawah memanfaatkan lahan jadi tidak dapat ukur," ucapnya. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Totalitas Desta demi Perankan Dono di Warkop DKI Viralin Dong
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
