Jakarta, VIVA – Bupati Muara Enim Edison sempat menghadiri acara pencegahan korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lima hari sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Hal tersebut diketahui berdasarkan unggahan media sosial instagram resmi @humaspimpinan_muaraenim. Acara pencegahan korupsi itu digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama KPK di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Palembang, Kamis, 4 Juni 2026.
Dalam unggahan itu, Edison disebut mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
“Bupati mengimbau seluruh aparatur Pemkab Muara Enim untuk selalu proaktif memahami regulasi, menjaga transparansi, menghindari mark-up, serta menolak keras pekerjaan fiktif demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tulis akun @humaspimpinan_muaraenim, seperti dilihat pada Selasa, 9 Juni 2026.
Tak lama berselang, Edison justru terjaring OTT KPK lima hari setelah menghadiri kegiatan pencegahan korupsi tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim, Edison terlibat transaksi suap. Ia dan anak buahnya diduga menerima suap dari pihak swasta.
"Terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak swasta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 8 Juni 2026.
Ia menambahkan bahwa KPK menangkap 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan (Sumsel). Salah satu pihak yang dibekuk adalah Edison.
"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati.
Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," kata Budi.
Meski demikian, Budi belum mengungkap konstruksi perkara dan barang bukti yang disita tim satgas dalam OTT kali ini. Budi menyebut tim satgas saat ini masih bekerja di lapangan.
"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," katanya.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Muara Enim dan para pihak lain dibekuk dalam OTT.
