JAKARTA, DISWAY.ID - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan tujuh tuntutan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Deyang, terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu tuntutan utama yang disoroti adalah target nihil kasus keracunan makanan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
BACA JUGA:Dony Tri Pamungkas Bikin John Herdman Jatuh Hati, Bakal Rebut Starter Timnas Indonesia
Ketua YLKI, Niti Emiliana mengatakan pergantian pucuk pimpinan BGN harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program MBG yang selama ini masih diwarnai berbagai persoalan, mulai dari kasus keracunan massal hingga minimnya transparansi pengelolaan dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Seratus hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa BGN mampu bertransformasi menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, serta benar-benar menempatkan keselamatan dan kepentingan konsumen, khususnya anak-anak Indonesia, sebagai prioritas utama," katanya kepada awak media, Selasa 9 Juni 2026.
Menurutnya, reformasi tata kelola MBG harus menjadi agenda prioritas.
Terlebih, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk program tersebut pada 2026 melalui BGN.
YLKI menegaskan pembukaan SPPG harus dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif, peta kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas pengelola.
BACA JUGA:Rapat dengan DPR, Sherly Tjoanda Ngeluh Tak Bisa Bayar Gaji PPPK dan Honorer
Organisasi perlindungan konsumen itu mengingatkan agar penentuan lokasi maupun pengelola program tidak dipengaruhi kepentingan politik atau faktor subjektif lainnya.
Selain itu, YLKI meminta Kepala BGN yang baru menetapkan target nol kasus keracunan dalam 100 hari pertama kerja. Permintaan tersebut muncul menyusul sejumlah kasus keracunan yang menimpa ribuan anak penerima manfaat MBG di berbagai daerah.
YLKI menilai tingginya angka keracunan menjadi alarm serius bahwa sistem keamanan pangan dalam program MBG masih memerlukan perbaikan mendasar.
Untuk mencapai target tersebut, BGN didorong memperkuat pengawasan, meningkatkan standar keamanan pangan, melakukan audit berkala terhadap dapur MBG, serta membangun sistem mitigasi risiko yang lebih efektif.
Transparansi juga menjadi sorotan penting. YLKI meminta BGN membuka informasi terkait pengelola SPPG, pemilik yayasan yang mengoperasikan dapur MBG, hingga proses penunjukannya kepada publik.
Dituturkannya, keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus menghapus persepsi bahwa program MBG hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
- 1
- 2
- »
