REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem digital single ID berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data.
Luhut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.
Baca Juga
Lima Pemuda Tersangka Pesta Gay di Karawang, Begini Kronologinya Berawal dari Kumpul-Kumpul
Kemenhaj Beberkan Daftar KBIHU yang Langgar Aturan Dam Haji, Ada yang tak Mau Mengembalikan
Helikopter Apache Jatuh, AS Kembali Serang Iran
"Digital single ID mungkin akhir tahun ini akan berjalan sehingga semua bantuan sosial atau direct cash transfer akan lebih tepat sasaran dan dapat menghemat anggaran cukup besar," ujar Luhut.
Ia menjelaskan pemerintahan ke depan akan semakin mengandalkan digitalisasi berbasis AI untuk mengintegrasikan data masyarakat dan berbagai program pemerintah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Saat ini, kata dia, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.
"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp 5,4 juta per orang," kata Luhut.
Selain untuk bantuan sosial, sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.
Menurut Luhut, teknologi AI dapat membantu pemerintah memberikan penilaian atau skor terhadap pelaku UMKM berdasarkan data yang terintegrasi sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan dapat lebih tepat sasaran.
