Jakarta, tvOnenews.com - Koalisi MBG Watch menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Peneliti Transparency International Indonesia sekaligus anggota MBG Watch Agus Sarwono mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan pihaknya itu untuk mengingatkan BGN agar lebih hati-hati dalam menjalankan program MBG.
Selain itu, ia juga meminta agar BGN untuk memperbaiki tata kelola pasca penangkapan dan pentapan tersangka terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Sony Sonjaya dan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Lodewyk Pusung oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Adapun dalam upaya memperbaiki tata kelola itu, sambung Agus, pihaknya meminta agak pelaksanaan program MBG dihentikan sementara hingga 30 hari ke depan.
"Kami ingin sampaikan kepada Badan Gizi Nasional, berhenti dulu, jeda sejenak, perbaiki tata kelolanya, buat mitigasi risiko korupsinya," katanya kepada wartawan.
"Hentikan bisnis proses di dapur, stop dulu selama 30 hari," sambungnya.
Ia juga turut menyoroti terhadap perbaikan sistem tata kelola BGN yang harus difokuskan terhadap penerima manfaat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
"Segmented penerima manfaatnya targetkan ke daerah 3T. Bikin dapur di sekitar sekolah, setidaknya libatkan kantin sekolah. Baru jalan lagi," jelasnya.
Sebelumnya, MBG Watch melakukan penyegelan kantor BGN dengan menggunakan lakban. Penyegelan itu merupakan simbol atas kekecewaan tata kelola program MBG.
Salah satu anggota MBG Watch sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan terdapat sejumlah urgensi yang membuat pihaknya melakukan aksi hari ini.
Ia menyoroti soal program ini menjadi ladang korupsi bagi sejumlah pihak. Hal tersebut telah terbukti dengan penangkapan mantan tiga pimpinan BGN oleh Kejaksaan Agung.
"Sudah terbukti dari awal diingatkan bahwa program MBG akan menjadi program yang bocor dan korupsi," katanya saat ditemui wartawan di lokasi.
Selain itu, ia turut menyoroti anggaran program MBG yang memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar yang diduga menjadi sentimen pelemahan nilai tukar Rupiah.
Terakhir ia mengungkapkan, bahwa anggaran MBG menyedot dari anggaran Pendidikan. Padahal sambungnya anggaran tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
"Ini momentum yang krusial, kalau pemerintah tidak melakukan evaluasi MBG secara menyeluruh maka ini yang di khawatirkan, MBG bisa jadi beban ekonomi dan krisis keuangan yang kita khawatirkan," tandasnya. (aha/cmi)
