Fu Longshan
“Mereka semua menolak tampil di depan,” kata Zhao Ziyang kepada Du Daozheng, mantan Direktur Administrasi Umum Pers dan Penerbitan Tiongkok, dalam salah satu percakapan yang dicatat Du dalam buku hariannya.
“Tentu saja mereka ingin saya, sebagai Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, yang memberikan perintah untuk melepaskan tembakan. Dengan begitu saya yang harus memikul dosa sejarah atas nama mereka, saya yang harus menanggung darah di tangan saya. Bagaimana mungkin saya sebodoh itu?”
Zhao Ziyang adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang menghabiskan 15 tahun terakhir hidupnya dalam tahanan rumah setelah menolak memberikan persetujuan atas tindakan militer terhadap para demonstran pro-demokrasi pada Juni 1989.
Kata-kata tersebut dicatat dalam buku Apa Lagi yang Dikatakan Zhao Ziyang? — Buku Harian Du Daozheng, yang diterbitkan secara bersamaan di Hong Kong dan Taiwan pada Januari 2010, bertepatan dengan peringatan lima tahun wafatnya Zhao, setelah hampir satu dekade disimpan secara rahasia.
Siapa yang Memberi Perintah? Zhao Menunjuk Li Peng dan Wang Zhen sebagai Dalang PenumpasanZhao sangat jelas mengenai rantai tanggung jawab di balik tragedi Tiananmen.
Menurutnya, di antara para pemimpin aktif saat itu, Li Peng, yang menjabat Perdana Menteri dari 1987 hingga 1998, serta Chen Xitong, Wali Kota Beijing ketika itu, adalah pihak yang paling keras menuntut pengerahan militer.
Di kalangan para sesepuh partai yang sudah pensiun tetapi masih memiliki pengaruh besar terhadap keputusan negara, Wang Zhen, veteran revolusi dan mantan Wakil Presiden yang dikenal berhaluan garis keras, merupakan tokoh yang paling gigih mendorong penggunaan kekerasan.
Zhao mengatakan bahwa Deng Xiaoping baru membuat keputusan final pada tahap terakhir.
Namun setelah keputusan itu dibuat, tidak seorang pun bersedia mengeluarkan perintah secara pribadi. Mereka berusaha menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Zhao, yang memegang jabatan resmi yang dapat memberikan legitimasi institusional terhadap operasi militer itu.
Zhao menolak.
“Saya sama sekali tidak menyesal, dan saya tidak akan pernah membuat otokritik,” kata Zhao.
“Jika penembakan itu benar-benar sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, mengapa kalian tidak berani membiarkan generasi muda mengetahuinya? Jika itu memang perbuatan yang baik, umumkan saja selama sepuluh atau dua puluh tahun.”
Ia juga tidak berharap namanya akan direhabilitasi selama hidupnya.
“Saya tidak lagi berharap akan ada peninjauan ulang terhadap peristiwa 4 Juni atau pemulihan nama baik saya,” katanya.
“Namun saya percaya itu hanya soal waktu. Tidak ada seorang pun dalam kepemimpinan saat ini yang memiliki kesadaran, kemampuan, keberanian, maupun rasa tanggung jawab sejarah terhadap bangsa.”
Deng Xiaoping dengan terang-terangan memulihkan politik otoriter ekstrem ala Mao berupa “kekuasaan satu orang” (one-man rule). (Gambar: domain publik) Reformasi Deng Xiaoping Memiliki Garis Batas yang Tak Boleh Dilanggar—dan Melindungi KorupsiPenilaian pribadi Zhao terhadap Deng Xiaoping bukanlah kecaman mutlak, tetapi juga bukan pujian setengah hati sebagaimana lazim dalam diskusi internal partai.
Ia mengakui bahwa kemauan politik dan kewibawaan pribadi Deng merupakan faktor utama yang memungkinkan reformasi ekonomi terlaksana.
“Hu Yaobang dan saya sama-sama memanfaatkan nama orang tua itu sebagai tameng,” kata Zhao.
Yang dimaksud adalah dirinya dan Hu Yaobang, mantan Sekretaris Jenderal reformis yang wafat pada April 1989 dan kematiannya memicu gelombang demonstrasi Tiananmen.
“Tanpa persetujuan Deng, reformasi pada masa itu tidak akan bisa maju selangkah pun. Kekuatan konservatif di kalangan pimpinan puncak dan para sesepuh partai sangat kuat.”
Namun menurut Zhao, reformasi Deng dibatasi oleh dua prinsip yang tidak boleh disentuh:
- Kepentingan generasi revolusioner lama dan keluarga mereka tidak boleh diganggu.
- Panji ideologi Marx dan Mao tidak boleh ditinggalkan.
Akibatnya, reformasi politik sama sekali tidak masuk agenda.
Struktur politik lama dipertahankan untuk melindungi hak istimewa elite, sementara ideologi Marx-Mao digunakan sebagai sumber legitimasi rezim.
“Inilah keterbatasan Deng,” kata Zhao.
“Dan keterbatasan itu menciptakan lahan subur bagi korupsi.”
Mantan Sekretaris Jenderal PKT Zhao Ziyang akhirnya menyimpulkan bahwa sumber utama krisis Tiongkok berada dalam sistem PKT sendiri. Ia memperingatkan bahwa tanpa reformasi politik, reformasi ekonomi tidak akan mampu berlanjut dan pada akhirnya akan menemui jalan buntu. (Gambar: komposit / Jin Tao Pai’an)Menurut Zhao, masalah tersebut bersifat struktural, bukan sekadar penyimpangan individu.
Karena Deng menetapkan bahwa pejabat senior berada di atas jangkauan hukum, dan karena ia memilih dua generasi penerus secara langsung melalui keputusan pribadi, para penerus itu tidak memiliki basis kekuasaan yang kuat di dalam sistem.
Untuk mengonsolidasikan kekuasaan, mereka harus membeli loyalitas melalui patronase dan membiarkan praktik korupsi berkembang.
“Bagaimana mungkin mereka benar-benar memberantas korupsi?” tanya Zhao.
“Deng menanam akar beracun itu. Para penerusnya menyiram dan memupuk pohonnya. Kini pohon itu tumbuh begitu besar dan akarnya begitu kusut sehingga bahkan mereka yang ingin mengubahnya pun hampir tidak mampu melakukannya.”
PKT Bukan Partai Buruh—dan Tidak Pernah Menjadi Partai BuruhSalah satu bagian paling tajam dalam buku harian Du mencatat penilaian Zhao terhadap klaim PKT sebagai wakil kelas pekerja.
Ia menyebut klaim tersebut sebagai fiksi yang dipertahankan dengan kekuatan negara.
“Ketika PKT didirikan, berapa banyak buruh yang berada dalam posisi kepemimpinan? Semuanya adalah kaum intelektual,” kata Zhao.
Menurutnya, para pekerja pada masa itu sebagian besar buta huruf dan tidak mungkin memahami Marxisme. Justru kaum intelektuallah yang mengadopsi ideologi tersebut dan menggunakan para buruh sebagai kekuatan revolusi.
Ia menunjukkan bahwa selama Perang Tiongkok–Jepang maupun perang saudara, tidak pernah muncul gerakan perlawanan besar yang dipimpin kaum buruh.
Setelah 1949, kekuasaan tetap berada di tangan kader partai terdidik dan tentara yang berasal dari kalangan petani, sementara kaum buruh hanya diberi gelar simbolis sebagai “kelas pemimpin” tanpa kekuasaan nyata.
Dalam praktiknya, kata Zhao, para pekerja lebih sering menjadi alat kebijakan partai daripada penerima manfaatnya.
Beijing pada pergantian musim semi dan musim panas tahun 1989. Para mahasiswa yang mengajukan petisi di Lapangan Tiananmen. (The Epoch Times). Seorang pria menyaksikan pasukan bersenjata memasuki Beijing pada malam menjelang Pembantaian Lapangan Tiananmen pada Juni 1989. Foto disediakan untuk The Epoch Times. Siapa yang Sebenarnya Diwakili PKT?Zhao menggambarkan struktur kepentingan yang menurutnya benar-benar dilayani oleh PKT.
Di puncak terdapat apa yang ia sebut sebagai “kelompok inti”—lingkaran terdalam para pemimpin senior dan keluarga mereka.
Di bawahnya terdapat lapisan pejabat partai dan pemerintah, manajer perusahaan negara maupun swasta, pegawai negeri, dan profesional senior.
Kaum buruh berada hampir di dasar.
Petani berada di posisi paling bawah.
“Ketika keuntungan tidak cukup untuk dibagi kepada semua orang, lapisan bawah tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan apa yang sudah mereka miliki pun terkadang diambil,” katanya.
Menurut Zhao, kombinasi liberalisasi ekonomi dan tidak adanya akuntabilitas politik telah melahirkan kelas kapitalis birokratis, yakni kelompok yang memperkaya diri melalui kekuasaan administratif, koneksi politik, dan korupsi.
“Sebagian besar rakyat memandang kelas ini sebagai sasaran revolusi,” katanya.
“Suatu hari nanti, perjuangan yang penuh kekerasan bisa saja meletus.”
Tank-tank bersiaga dalam posisi ofensif menjelang Pembantaian Lapangan Tiananmen di Beijing pada tahun 1989. Foto disediakan untuk The Epoch Times. Tragedi 4 Juni Tidak Menyelesaikan Apa PunZhao secara langsung menolak argumen resmi PKT bahwa penumpasan Tiananmen membuka jalan bagi kebangkitan ekonomi Tiongkok.
“Mereka berkata: tanpa penembakan 4 Juni, tidak akan ada perkembangan ekonomi besar seperti sekarang.”
“Saya berkata: tanpa penumpasan bersenjata itu, pembangunan Tiongkok hari ini akan lebih cepat, lebih menyeluruh, lebih sehat, lebih berkelanjutan, dan kesadaran kewargaan rakyat akan lebih tinggi.”
Menurut Zhao, setelah membunuh warganya sendiri, rezim terpaksa mencari legitimasi baru melalui pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi menjadi pengganti legitimasi politik.
Namun harga yang harus dibayar terus membesar dari tahun ke tahun.
Ia menyebut berbagai akibat yang muncul:
- Korupsi yang menyebar ke seluruh sistem.
- Pencemaran air, tanah, dan udara yang parah.
- Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran demi keuntungan jangka pendek.
- Ketergantungan berlebihan pada manufaktur ekspor berupah murah.
- Kesenjangan kaya dan miskin yang terus melebar.
“Ajaran Partai Komunis sebenarnya sudah ditinggalkan dalam hati rakyat maupun para pejabat,” kata Zhao.
“Yang tersisa hanya permukaannya saja. Dari atas sampai bawah, semua orang mengatakan satu hal dan melakukan hal yang lain. Semua orang pura-pura setuju padahal sebenarnya berpikir sebaliknya. Mereka yang menolak bermain dalam sandiwara ini akan menjadi korban. Yang benar-benar dipercaya orang sekarang hanyalah kekuasaan dan uang.”
Zhao Tetap Bertahan di Dalam PartaiDu mencatat bahwa setelah 1989, sebagian kalangan di dalam PKT ingin mengeluarkan Zhao dari partai atau memaksanya mengundurkan diri.
Ia menolak.
“Nama partai itu sendiri sudah tidak penting lagi,” katanya.
“Tetap berada di dalam partai lebih berguna bagi kekuatan reformasi di dalamnya, dan lebih berguna bagi reformasi Tiongkok secara keseluruhan.”
Menurut Zhao, statusnya sebagai anggota partai masih memberinya sedikit ruang gerak dan menjaga secercah legitimasi politik.
Reformasi Politik Tiongkok: Tidak Ada Jalan Lain Selain DemokrasiMengenai reformasi politik, Zhao berpendapat bahwa tujuan akhirnya jelas:
“Menghapus feodalisme, mereformasi sistem politik, dan membangun negara demokratis adalah tujuan yang disetujui oleh sebagian besar orang.”
Ia menunjuk Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia sebagai contoh negara-negara yang telah melakukan transisi politik dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda.
Menurut Zhao, tren menuju pemerintahan demokratis merupakan arus global yang tidak dapat dihentikan.
Namun ia juga menilai bahwa kondisi di Tiongkok saat itu belum memungkinkan perubahan segera, karena tidak ada pemimpin puncak yang memiliki visi sekaligus posisi politik yang cukup kuat untuk memimpin reformasi.
Meski demikian, ia meyakini bahwa arah sejarah pada akhirnya akan mengarah pada perubahan tersebut.
Zhao Ziyang meninggal dunia dalam tahanan rumah pada Januari 2005. Hingga kini, tidak pernah ada peninjauan resmi dari pemerintah Tiongkok yang membatalkan atau merehabilitasi kasusnya.
