Matamata.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta seluruh pemangku kepentingan untuk membuka diri terhadap kritik dan masukan dalam mengatasi lonjakan kurs dolar Amerika Serikat (AS).
Selain dolar yang mahal, pemerintah juga didorong segera membenahi merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).
"Ini sebagai cerminan untuk kita sendiri," ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Said memaparkan bahwa saat ini perekonomian Indonesia tengah menghadapi tekanan serius. Nilai tukar rupiah terus terdepresiasi terhadap dolar AS, imbal hasil SBN melonjak, dan grafik IHSG di lantai bursa kian menunjukkan tren penurunan.
Menurut Said, Indonesia tidak perlu lagi menuding sentimen eksternal yang berada di luar kendali domestik. Salah satunya seperti kebijakan moneter ketat (hawkish) Bank Sentral AS (The Fed) maupun konflik geopolitik di Timur Tengah yang terus bergejolak.
Oleh karena itu, Said menegaskan hal yang paling mendesak adalah mempersiapkan strategi domestik yang lebih terencana dengan eksekusi matang guna meredam dampak negatif tersebut.
Guna memulihkan kepercayaan pelaku usaha, Banggar DPR merekomendasikan tiga langkah strategis kepada pemerintah:
1. Menjaga Konsistensi Kebijakan Said berpendapat bahwa ketidakpastian regulasi menjadi risiko besar bagi dunia usaha. Pemerintah diminta untuk tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan yang masih prematur. Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif membangun dialog produktif dengan multipemangku kepentingan sebelum menelurkan kebijakan baru.
2. Mengelola Kebijakan Fiskal yang Sehat Banggar DPR mengapresiasi proposal pemerintah yang mengajukan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan pasar (market)," tutur Said.
- Dorong Kesejahteraan Petani, Mentan Amran Sulaiman Setujui Hilirisasi Kelapa dan Ubi Kayu di Maluku
Ia menambahkan, tren positif akan semakin kuat jika realisasi defisit APBN tahun ini bisa ditekan ke kisaran 2,58 persen. Angka tersebut lebih rendah dari target APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen maupun realisasi APBN 2025 yang mencapai 2,81 persen.
Selain itu, Said mengingatkan pelaku pasar sangat mengharapkan reformasi tata kelola pada berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Pemerintah disarankan memperbaiki kapasitas pelaksana, menghindari konflik kepentingan, membangun ekosistem rantai pasok, serta fokus pada target sasaran dan daerah prioritas.
3. Membenahi Tata Kelola Pasar Modal Untuk sektor pasar saham, Banggar DPR mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus membenahi tata kelola bursa. Langkah yang perlu diambil antara lain meningkatkan transparansi kepemilikan saham, menambah porsi saham publik (free float) di atas 15 persen, serta mengevaluasi organisasi regulator mandiri (Self-Regulatory Organization/SRO) di pasar modal tanah air. (Antara)
