Matamata.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyetujui pengembangan hilirisasi komoditas kelapa dan ubi kayu di Provinsi Maluku. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.
Kepastian ini disampaikan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa setelah bertemu langsung dengan Mentan dan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta.
"Pak Menteri menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya," kata Hendrik dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa (9/6/2026).
Menurut Hendrik, program ini menjadi langkah strategis karena kelapa merupakan komoditas yang dekat dengan kehidupan masyarakat Maluku dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
Selama ini, sebagian besar hasil pertanian di Maluku masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat belum optimal.
Melalui program hilirisasi di empat kabupaten tersebut, pemerintah daerah berharap bisa membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja.
"Kami ingin masyarakat tidak hanya menjual hasil bumi mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui proses pengolahan. Nilai tambah inilah yang menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.
Selain kelapa, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengajukan pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan. Proyek ini dirancang secara terintegrasi, mulai dari hulu (budidaya) hingga hilir (industri pengolahan).
Hendrik menjelaskan bahwa Buru Selatan memiliki lahan potensial berskala besar untuk perkebunan ubi kayu. Nantinya, hasil panen akan diolah menjadi produk turunan yang bernilai tinggi.
"Hasil akhir yang ingin kami capai adalah produksi beras ubi kayu dan etanol. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional," tutur Hendrik.
- Harga Pertamax dan Pertamax Green Naik Mulai 10 Juni 2026, Cek Rinciannya
Merespons usulan tersebut, Mentan Amran Sulaiman langsung menyetujui pengadaan sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung implementasi di lapangan.
"Beberapa usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian bahkan langsung diputuskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk direalisasikan. Ini bentuk dukungan nyata pemerintah pusat," tambahnya.
Untuk memperkuat ekosistem hilirisasi ini, Pemprov Maluku kini mulai membuka peluang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan investor. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan produksi, membuka lapangan kerja baru, sekaligus mempercepat pengetasan kemiskinan di Maluku. (Antara)
