JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa instansinya tidak antikritik.
“Kami TNI tidak anti-kritik,” tegas Nas di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).
Baca juga: 4 TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Hadapi Vonis Hari Ini
Karena itu, dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini memberikan masukan dan kritik kepada TNI.
“Tapi alangkah lebih baik, kalau ada prajurit kami yang salah di lapangan, sampaikan langsung kepada kami sehingga bisa kami evaluasi,” ucap dia.
Nas menyampaikan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berkomitmen bahwa prajurit yang melanggar aturan akan dihukum, sedangkan berprestasi bakal diapresiasi.
“Kalau hanya disebarkan di medsos, kita enggak tahu siapa berbuat apa. Kritik dan masukan itu perlu, tapi etika itu wajib. Ilmu penting, tapi adab lebih utama,” jelas dia.
Baca juga: Buka-bukaan Mabes TNI Lawan Narasi Menyudutkan: Dari Tudingan Dwifungsi hingga Polemik Yon TP
Nas pun mengimbau publik agar tidak terburu-buru menyebut kehadiran TNI di ruang sipil sebagai program militerisasi.
Nas mengatakan, yang perlu dilihat dari keterlibatan TNI dalam berbagai program adalah tujuan, dasar hukum, ruang lingkup tugas, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurut dia, seluruh keterlibatan TNI dilakukan sesuai Undang-Undang dan didukung kerja sama dengan kementerian maupun lembaga terkait.
“Yang pasti, apa pun penilaian terhadap kami, TNI adalah aparat negara yang disiapkan dari awal, dilatih, dan didoktrin untuk memegang teguh jati diri kami, Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Profesional,” ujar Nas.
Baca juga: Warga Asrama TNI Lenteng Agung Sadar Tempati Lahan Negara, tapi Minta Relokasi Layak
Ia mencontohkan peran prajurit yang membantu petani di sawah, mengajar masyarakat, terlibat dalam layanan pengobatan gratis, hingga membantu menjaga keamanan lingkungan dari aksi kriminalitas.
“Ada masyarakat susah, kami enggak bisa diam,” kata Nas menegaskan.
Dalam kesempatan itu, Nas juga mengingatkan masyarakat, terutama pengguna media sosial, agar tidak melakukan framing atau memotong informasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
Baca juga: TNI Kelola 2,5 Juta Hektar Lahan untuk Ketahanan Pangan Nasional
Ia mencontohkan sejumlah kasus di media sosial yang menjadi viral karena pernyataan seseorang dipotong dan disebarkan tanpa konteks utuh.
Nas menambahkan, seluruh elemen masyarakat perlu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
