REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku bakal segera melakukan penyesuaian tarif Transjabodetabek. Pasalnya, beban subsidi untuk layanan transportasi umum ke daerah penyangga ibu kota itu terlalu besar bagi APBD Jakarta.
"Untuk (penyesuaian tarif) Transjabodetabek, terus terang segera kami putuskan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga
Kenaikan Tarif Transjabodetabek Dibahas, Pemprov Jakarta Janji Tetap Pertimbangkan Ekonomi Warga
Wacana Kenaikan Tarif Transjabodetabek, Pengamat Sebut Masih Wajar
Subsidi Dinilai Terlalu Besar, Tarif Transjabodetabek akan Disesuaikan
Menurut dia, salah satu penyebab subsidi layanan Transjabodetabek terlalu besar adalah karena Pemprov DKI Jakarta juga harus menanggung biaya perawatan halte di wilayah penyangga. Padahal, hal itu semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terkait.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mau tidak mau harus melakukan penyesuaian tarif Transjabodetabek. Pasalnya, tidak mungkin Pemprov DKI Jakarta harus terus menanggung beban subsidi tersebut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Memang sekarang ini, kenapa subsidinya juga menjadi besar? Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa ada akan ada penyesuaian," kata dia.
Ia mencontohkan, tidak mungkin layanan Transjabodetabek SH12 (Blok M-Bandara Soekarno-Hatta/Soetta) selamanya hanya dikenakan tarif Rp 3.500. Mengingat, layanan serupa lainnya minimal Rp 80 ribu.
"Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian," ujar Pramono.
Meski begitu, ia memastikan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan serta merta mencabut subsidi dari layanan Transjabodetabek. Artinya, subsidi tetap akan diberikan untuk layanan itu, tapi besarannya dikurangi, sehingga berdampak terhadap tarifnya.
Menurut dia, penyesuaian tarif juga akan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan untuk membayar atau ability to pay-willingness to pay (ATP-WTP). Sebab, ia tidak ingin penyesuaian tarif itu membuat masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.
"Karena Jakarta ini akan menjadi aman, nyaman kalau kemudian kurang lebih 3,5 sampai 4 juta orang di pagi hari datang ke Jakarta dan di sore hari, malam hari, kembali ke kediamannya masing-masing, yang itulah tetap mereka akan menggunakan transportasi umum. Bahkan transportasi umumnya akan kami tambah supaya habit atau behavior atau perilaku orang naik transportasi umumnya meningkat," kata dia.
