Eks Relawan Prabowo Sebut Ada 3 Poros di Balik Kampanye Destabilisasi Nasional

Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi upaya destabilisasi yang dilakukan secara terkoordinasi. Menurutnya, gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah bukan sekadar dinamika ekonomi biasa, melainkan bagian dari serangan yang bertujuan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Menurut kami, 'kita sedang menghadapi sebuah peperarangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar. Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi'," kata Haris dalam keterangannya, Rabu (10/6).

Ia menilai sejumlah narasi yang beredar di ruang publik seperti "sale Indonesia", "1998 redux", "buang rupiah", hingga "Indonesia gelap" merupakan bagian dari kampanye yang ditujukan untuk melemahkan kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Haris, kampanye tersebut diarahkan untuk mendorong depresiasi nilai tukar rupiah, melemahkan IHSG, serta memicu pelarian modal yang pada akhirnya dapat mengurangi cadangan devisa negara.

Meski demikian, Haris meyakini skenario yang disebut sebagai pengulangan peristiwa Reformasi 1998 tidak akan terjadi. Ia menilai kondisi geopolitik global saat ini berbeda dengan situasi pada 1998 ketika dunia masih berada dalam tatanan unipolar yang didominasi Amerika Serikat.

Haris mengatakan terdapat tiga poros kekuatan yang menurutnya dirugikan oleh berbagai kebijakan Presiden Prabowo. Ketiga kelompok tersebut disebut berada di balik kampanye destabilisasi yang terjadi saat ini.

"Menurut kami oligarki serakahnomic nasional yang sangat dirugikan kebijakan Presiden Prabowo. Selain itu, poros korporasi dan aktor multi nasional. Berikutnya, sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita, negara kecil yang hidup dan kaya raya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Negara kecil ini dipastikan sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo," ujar Haris.

Ia juga menilai Indonesia sejak masa kolonial kerap menjadi sasaran kepentingan pihak-pihak tertentu yang berupaya memecah belah bangsa demi keuntungan ekonomi.

"Nasib bangsa kita sejak zaman kolonialisme dan imperlialisme bentuk lama dulu, selalu saja jadi objek yang dibodoh-bodohi dan diadudomba oleh negara kecil dan korporasi serakah atau kompeni jahat di masa lalu," tegas Haris.

Lebih lanjut, Haris menyebut sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai merugikan kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Di antaranya pembentukan Danantara, kebijakan penyitaan lahan oleh Satgas PKH, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib ditempatkan di dalam negeri selama satu tahun, pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia, program swasembada pangan, hingga pemberantasan korupsi dan penyitaan aset hasil tindak pidana.

"Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN mereka intrik sebagai 'kapitalisme negara'. Ketika Presiden Prabowo mengamankan kekayaan dan SDA kita dengan kebijakan DHE sumber daya alam, mereka intrik nya sebagai kebijakan yang mendistorsi pasar," lanjut Haris.

Menurut dia, kebijakan efisiensi dan realokasi APBN untuk pemerataan kesejahteraan juga kerap dipersepsikan secara negatif oleh kelompok-kelompok tersebut. Program seperti pembangunan sekolah rakyat, makan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, hingga subsidi pupuk disebutnya sering dianggap sebagai pemborosan anggaran.

"Karena itu, menurut kami, para pengkritik pemerintah dan kelompok gerakan mahasiswa yang jujur dan independen, juga perlu mencermati secara jernih situasi saat ini. Jangan juga terlalu lugu dan polos dalam menilai situasi saat ini, seakan situasi saat ini semata akibat respon alamiah pasar terhadap kebijakan Presiden atau semata akibat sistemik dari persoalan fiskal dan moneter," tagas Haris.

Meski mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program pemerintah, Haris menilai Presiden Prabowo menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi.

"Kami juga mengakui, tata kelola sejumlah kebijakan program strategis Presiden Prabowo juga belum sempurna. Masih perlu perkuat aspek teknokratisnya. Belum lagi para pejabat kita juga masih belum bisa keluar dari mindset dan kebiasan lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat mengeruk rente," tegas Haris.

Ia menambahkan Presiden Prabowo telah menunjukkan keseriusan dalam upaya pemberantasan korupsi, antara lain dengan memperkuat lembaga penegak hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pejabat publik.