jpnn.com, JAKARTA -
Anggota Komite Eksekutif Presiden Republik Indonesia untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Gracia Billy Mambrasar bertemu Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono di Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juni 2026.
BACA JUGA: Disambangi Mentan Amran, Petani Papua Berharap Food Estate Bisa Meningkatkan Perekonomian
Pertemuan tersebut membahas strategi pelibatan secara masif petani muda Papua, khususnya petani Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai program pertanian nasional untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh Tanah Papua.
Dalam pertemuan itu, hadir Wamen Pertanian RI Sudaryono, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI Hermanto, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI Idha Widi Arshanti serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.
BACA JUGA: Empat BPD Baru Papua Tolak Pembedaan Hak Voters HIPMI
Pemerintah menyepakati pentingnya strategi kolaboratif untuk memastikan petani muda Papua tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan sektor pertanian, tetapi menjadi aktor utama dalam peningkatan produksi pangan, pengelolaan lahan, pengembangan komoditas lokal, peternakan, serta rantai pasok pangan di Papua.
Wamentan RI Sudaryono menyampaikan ketahanan pangan Papua merupakan bagian penting dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian pangan nasional.
BACA JUGA: IMAPA Jadetabek Desak BPK Audit Dana MRP Se-Tanah Papua
Sudaryono mengatakan pesan Presiden Prabowo sangat jelas, bahwa ketahanan pangan harus dibangun dari daerah, termasuk Papua.
Papua memiliki potensi lahan, potensi generasi muda, dan kekayaan komoditas lokal yang besar.
"Oleh karena itu, Kementerian Pertanian akan mendorong agar petani Papua, khususnya petani muda Orang Asli Papua, dapat dilibatkan dalam program-program pertanian yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Sudaryono.
Sudaryono juga menegaskan pemberdayaan petani Papua tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas, akses teknologi, pendampingan, dan integrasi dengan pasar.
"Petani tidak cukup hanya diberi program. Mereka harus didampingi, dilatih, dan dibuka aksesnya kepada pasar. Kalau petani muda Papua kuat, maka ketahanan pangan Papua juga akan kuat,” ujarya.
Dalam kesempatan tersebut, Billy Mambrasar menyampaikan aspirasi para petani Orang Asli Papua.
Dia menyebut masyarakat Papua masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari keterbatasan akses pelatihan, pendampingan teknis, pembiayaan, teknologi pertanian, sampai akses pasar.
Billy menegaskan pemerintah perlu hadir lebih dekat untuk memastikan petani asli Papua mampu menjadi bagian dari agenda besar ketahanan pangan nasional.
Menurut Billy, dirinya datang membawa aspirasi petani-petani Orang Asli Papua.
"Mereka punya tanah, mereka punya semangat, mereka punya komoditas lokal, tetapi mereka membutuhkan pelatihan, pendampingan, teknologi, akses pembiayaan, dan akses pasar. Mereka tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Negara harus hadir untuk memberdayakan mereka,” kata Billy Mambrasar.
Sebagai ekonom, Billy menjelaskan pelibatan petani asli Papua bukan hanya isu sosial, melainkan juga isu ekonomi pembangunan.
Menurutnya, pembangunan pertanian di Papua akan lebih efektif apabila masyarakat lokal menjadi pelaku utama dalam rantai nilai ekonomi.
Dalam teori ekonomi pembangunan, menurut Billy, pertumbuhan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau nilai investasi.
Yang menentukan dampak pembangunan adalah siapa yang terlibat dalam rantai produksinya, siapa yang menerima pendapatannya, dan apakah uang tersebut berputar kembali di ekonomi lokal.
"Jika petani Orang Asli Papua dilibatkan, maka tercipta efek pengganda lokal: pendapatan petani naik, konsumsi rumah tangga meningkat, tenaga kerja lokal terserap, dan ekonomi kampung bergerak,” ujar Billy.
Billy menambahkan pemberdayaan petani muda Papua juga merupakan bagian dari koreksi terhadap kegagalan pasar.
Banyak petani lokal memiliki potensi, namun tidak mampu berkembang karena menghadapi ketimpangan informasi, keterbatasan modal, rendahnya akses teknologi serta minimnya pendampingan.
"Di sinilah peran negara menjadi penting. Pemerintah harus hadir untuk menutup kesenjangan kapasitas. Petani muda Papua bukan tidak mampu, tetapi selama ini belum mendapatkan ekosistem yang adil untuk tumbuh," ujar Billy.
Menurut Billy, ketika akses pelatihan, pendampingan, irigasi, bibit, alat pertanian, dan pasar dibuka, maka mereka dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di Tanah Papua.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI Hermanto menyampaikan aspek lahan dan irigasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan pertanian di Papua.
Menurutnya, pemetaan potensi lahan, tata kelola air, dan dukungan infrastruktur pertanian perlu dirancang agar sesuai dengan kebutuhan lokal.
Papua memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Karena itu, pendekatan pertanian di Papua harus berbasis kondisi lahan, ketersediaan air, dan kebutuhan petani setempat.
"Kami siap mendukung penguatan lahan dan irigasi pertanian agar petani Papua dapat meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan,” ujar Hermanto.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian RI Idha Widi Arshanti menegaskan pengembangan sumber daya manusia pertanian menjadi kunci utama keberhasilan program di Papua.
Menurutnya, petani muda Papua harus dibekali dengan keterampilan teknis, manajemen usaha tani, literasi digital, dan kemampuan mengakses pasar.
Dia menyebut Kementerian Pertanian melalui BPPSDMP memiliki komitmen untuk memperkuat kapasitas petani muda.
Petani Papua perlu mendapatkan pelatihan yang praktis, pendampingan yang berkelanjutan, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
"Kami melihat kolaborasi dengan Billy Mambrasar selama ini menjadi contoh baik bagaimana anak-anak muda Papua dapat digerakkan untuk masuk ke sektor pertanian,” kata Idha.
Jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menyampaikan pengembangan peternakan rakyat di Papua dapat menjadi bagian penting dari ketahanan pangan lokal, terutama untuk pemenuhan protein hewani dan penguatan ekonomi rumah tangga.
Pengembangan peternakan di Papua harus melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama.
"Dengan pendampingan kesehatan hewan, manajemen pakan, pembibitan, dan penguatan kelembagaan peternak, petani dan peternak muda Papua dapat menjadi bagian penting dari penyediaan pangan lokal," kata salah seorang perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pertemuan ini juga menjadi kelanjutan dari kolaborasi yang telah dibangun Billy Mambrasar bersama BPPSDMP Kementerian Pertanian RI sejak periode 2019–2024 dalam pengembangan program pendampingan petani muda di Papua.
Melalui kolaborasi tersebut, berbagai inisiatif pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas pemuda Papua di sektor pertanian telah dilaksanakan untuk mendorong lahirnya generasi petani muda yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Program tersebut menjadi salah satu bagian dari kontribusi Billy Mambrasar dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua.
Atas kiprah dan kontribusinya dalam pelayanan kepada masyarakat, Billy Mambrasar memperoleh penghargaan Satya Lancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024.
Billy menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah untuk terus memperjuangkan masyarakat Papua, terutama petani, nelayan, pemuda, mama-mama Papua, dan pelaku usaha lokal agar memperoleh ruang yang lebih besar dalam pembangunan.
"Penghargaan itu saya maknai sebagai tanggung jawab. Saya harus terus turun, mendengar, dan menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada kementerian dan lembaga terkait. Petani asli Papua tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Mereka harus menjadi subjek pembangunan, pemilik manfaat, sekaligus pelaku utama ekonomi pangan di Tanah Papua,” ujar Billy.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman penguatan petani muda Papua akan diarahkan melalui beberapa strategi, antara lain pelatihan dan pendampingan teknis pertanian, penguatan kelembagaan petani, dukungan akses lahan dan irigasi, pengembangan peternakan rakyat, pembukaan akses pasar, serta integrasi petani lokal Papua dalam program ketahanan pangan pemerintah.
Billy berharap setelah pertemuan ini, akan ada tindak lanjut teknis antara Kementerian Pertanian, Komite Eksekutif Presiden RI untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah daerah di Tanah Papua, penyuluh pertanian, lembaga pendidikan, serta komunitas petani muda Papua.
Menurut Billy, Papua tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan, pendampingan, dan desain kebijakan yang memastikan masyarakat asli Papua ikut menikmati pembangunan.
"Kalau ketahanan pangan dibangun dengan melibatkan petani asli Papua, maka yang tumbuh bukan hanya produksi pangan, tetapi juga martabat, pendapatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat Papua,” ujar Billy yang dikenal sebagai aktivis pendidikan, ekonom pembangunan, pendiri Kitong Bisa Foundation.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
