HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Data statistik perekonomian yang dikeluarkan pemerintah sering bernuansa positif. Namun, fakta di lapangan masyarakat tengah tercekik di hampir seluruh sektor kebutuhan dan industri.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I tahun 2026 yang mencapai 6,88 persen dinilai menjadi capaian yang cukup impresif di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah dan harga berbagai kebutuhan pokok maupun material konstruksi mengalami kenaikan, perekonomian Sulsel justru menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding capaian tahun-tahun sebelumnya.
Ekonom dari Universitas Negeri Makassar, Sahade, menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Sulsel masih memiliki daya tahan yang cukup baik di tengah tekanan eksternal.
“Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan I tahun 2026 yang mencapai 6,88 persen menjadi angka yang cukup menarik perhatian. Di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan material konstruksi, Sulsel justru menunjukkan performa pertumbuhan yang relatif tinggi,” ujarnya.
Menurut Sahade, angka pertumbuhan tersebut bahkan melampaui capaian akumulatif tahun 2025 yang berada di level 5,43 persen maupun tahun 2024 sebesar 5,31 persen. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dibaca secara tunggal hanya dari sisi statistik makro. Sebab dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Jika melihat data inflasi Maret 2026 yang berada di angka 4,50 persen, maka terdapat selisih sekitar 2,30 persen dibanding pertumbuhan ekonomi Sulsel. Dalam perspektif ekonomi makro, kondisi tersebut masih dianggap cukup baik karena pertumbuhan ekonomi masih berada di atas laju inflasi.
“Artinya ekonomi masih tumbuh lebih cepat dibanding kenaikan harga barang dan jasa. Aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi di Sulsel masih bergerak,” jelasnya.
Namun di sisi lain, Sahade menilai kualitas pertumbuhan ekonomi tetap harus menjadi perhatian utama. Ia menilai ada kemungkinan pertumbuhan yang terjadi saat ini lebih banyak didorong oleh peningkatan belanja pemerintah dibanding penguatan sektor produktif masyarakat secara langsung.
Menurutnya, asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel saat ini dipengaruhi oleh peningkatan belanja pemerintah melalui berbagai program strategis cukup masuk akal. Belanja pemerintah memiliki efek pengganda ekonomi yang besar karena mampu mendorong perputaran uang di masyarakat lebih cepat.
Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pangan, pendidikan maupun proyek strategis lainnya, maka aktivitas ekonomi akan ikut bergerak. Konsumsi masyarakat meningkat, sektor perdagangan bertumbuh, dan jasa maupun distribusi ikut terdorong.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah juga memiliki tantangan tersendiri. Jika tidak dibarengi dengan penguatan sektor produktif masyarakat, maka dampak pertumbuhan dikhawatirkan hanya bersifat sementara.
“Masyarakat mungkin melihat pembangunan berjalan, proyek meningkat, dan aktivitas ekonomi ramai, tetapi daya beli belum tentu membaik secara signifikan,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Sahade, kerap memunculkan fenomena yang disebut sebagai anomali pertumbuhan, yakni ketika ekonomi terlihat tumbuh tinggi secara statistik namun tekanan ekonomi masyarakat masih terasa berat dalam kehidupan sehari-hari.
Selain faktor belanja pemerintah, tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian daerah. Pelemahan rupiah berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang impor, termasuk bahan baku industri, alat konstruksi, hingga kebutuhan produksi lainnya.
Akibatnya, biaya pembangunan ikut meningkat dan harga barang di pasaran terdorong naik. Sektor konstruksi disebut menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena masih bergantung pada material yang menggunakan komponen impor maupun distribusi antardaerah dengan biaya logistik tinggi.
Meski menghadapi tekanan tersebut, Sahade menilai kemampuan Sulsel mempertahankan pertumbuhan ekonomi justru menunjukkan adanya ketahanan ekonomi daerah yang cukup baik. Hal itu ditopang oleh struktur ekonomi Sulsel yang relatif beragam.
Menurutnya, sektor perdagangan, pertanian, jasa, logistik, dan konsumsi domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulsel. Selain itu, posisi Kota Makassar sebagai pusat distribusi kawasan timur Indonesia juga menjadi faktor penting penggerak aktivitas ekonomi regional.
Dengan tren pertumbuhan yang konsisten berada di atas lima persen dalam beberapa tahun terakhir, Sulsel dinilai menjadi salah satu daerah yang cukup berhasil menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tekanan global maupun nasional.
Meski begitu, Sahade menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan semata. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Ia juga menyoroti potensi ketimpangan ekonomi apabila pertumbuhan hanya dinikmati kelompok tertentu, seperti pemilik modal besar atau sektor formal perkotaan. Sementara kelompok masyarakat kecil seperti petani, nelayan, buruh, dan pekerja informal hanya menerima dampak yang terbatas.
Karena itu, ia menilai strategi pemerataan ekonomi harus menjadi fokus pemerintah daerah ke depan. Belanja publik harus benar-benar diarahkan untuk menyentuh sektor produktif masyarakat bawah agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas.
Sahade mendorong pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap UMKM, menjaga stabilitas harga pangan, memberikan subsidi bagi sektor pertanian dan perikanan, serta memperluas program padat karya untuk membuka lapangan pekerjaan baru.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi mampu membuka akses ekonomi masyarakat desa dan wilayah pinggiran agar aktivitas ekonomi tumbuh lebih merata.
Di sisi lain, pengendalian inflasi dinilai tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi akan kehilangan makna apabila kenaikan harga terus menggerus daya beli masyarakat.
Karena itu, stabilitas pangan, kelancaran distribusi logistik, serta pengawasan harga pasar perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi Sulsel sebesar 6,88 persen memang layak diapresiasi sebagai capaian positif di tengah tekanan global. Namun tantangan terbesar bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan tinggi, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Sahade.
Menurutnya, ekonomi yang sehat bukan hanya ekonomi yang tumbuh cepat, tetapi juga ekonomi yang tumbuh secara adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. (uca)
