REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai batas atas kisaran proyeksi 5,1-5,9 persen, salah satunya didukung kuatnya permintaan domestik.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja (Raker) Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/6/2026), mengatakan pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung berbagai langkah untuk mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia.
- Tekanan Ekonomi Buat Gen Z Segan Menikah
- Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen
- BI Rate Naik, Ekonomi RI Diyakini Bisa Tetap Tumbuh di Atas 5 Persen
Hal ini seiring dengan membaiknya ekonomi dunia dengan pertumbuhan yang diperkirakan meningkat dari 3 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027. Perry menyebutkan terdapat tiga faktor utama yang mendasari optimisme tersebut. Pertama, kebijakan fiskal pemerintah yang tetap prudent dengan defisit yang rendah dan terkendali, disertai realokasi anggaran yang lebih efisien, produktif, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
"Pro-growth dan pro-welfare itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Kedua, pelaksanaan program prioritas nasional yang terorkestrasi dengan baik, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.
Ketiga, penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meski kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas, BI menyatakan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan terus dioptimalkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, BI menyiapkan lima langkah melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran. Pertama, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. Hingga 9 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp 156,5 triliun, setelah sepanjang 2025 merealisasikan pembelian sebesar Rp 332,14 triliun.
Kedua, peningkatan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui penurunan kewajiban giro wajib minimum dari 9 persen menjadi 3,5 persen untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga pekan pertama Mei 2026, realisasi KLM mencapai Rp 424,7 triliun.
"Sektor-sektor prioritas pemerintah, kalau bank-bank menyalurkan kredit ke sana, tentu saja kami akan memberikan insentif likuiditas. Kami juga mendorong bank-bank untuk semakin melakukan efisiensi sehingga suku bunga kredit bisa lebih rendah," kata Perry.
Ketiga, pelonggaran berbagai instrumen kebijakan makroprudensial serta percepatan penyaluran kredit melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) yang dilakukan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, perbankan, dan dunia usaha.
Keempat, percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan penggunaan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah, pengembangan QRIS antarnegara, implementasi local currency transaction (LCT), serta pengembangan inovasi kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).
"Kami akan terus memperluas QRIS. Setelah dengan Jepang, China, dan Korea, kami mohon doa restu untuk memperluasnya ke Arab Saudi untuk jamaah Umroh maupun haji, juga dengan India untuk turis dari India," kata Perry.
Langkah terakhir atau kelima adalah memperluas pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif, baik konvensional maupun syariah, melalui 46 kantor perwakilan BI. Program tersebut mencakup pengembangan wastra, komoditas kopi, hingga penguatan kemandirian ekonomi di pondok pesantren.
