Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mengkritik postur anggaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI karena anggaran penyiaran publik hanya sebesar Rp15 miliar, sementara anggaran manajemen mencapai Rp931 miliar, sehingga dinilai menunjukkan ketimpangan dalam pelayanan kepada masyarakat.
DPR Soroti Prioritas Anggaran RRIPutra Nababan menyampaikan bahwa besarnya belanja pegawai dibandingkan anggaran program penyiaran menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Ia mengungkapkan, "Ini kita lihat tanggungan dari belanja pegawainya itu luar biasa besar," katanya.
Putra juga mempertanyakan orientasi penggunaan anggaran RRI dan mengatakan, "Ini negara bayarin gaji karyawan atau kita melayani publik? Kalau lihat dari postur anggarannya, ini kita bayarin karyawan, bukan melayani publik," katanya.
RRI Klaim Tetap Tingkatkan Kinerja di Tengah EfisiensiDirektur Utama LPP RRI Hendrasmo menjelaskan bahwa postur anggaran tersebut merupakan desain dari Kementerian Keuangan dan telah mengalami efisiensi sehingga mendorong RRI untuk terus berinovasi.
Ia mengatakan, "Kita berhasil meningkatkan kinerja portal RRI, dari peringkat 150 lebih menjadi 30–31. Kemudian kita berhasil meningkatkan streaming per radio ya, menjadi puluhan juta pengunjung dan user-nya, juga media sosial," katanya.
Hendrasmo juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi RRI meningkat dari nilai 55 pada 2021 menjadi lebih dari 78 serta lebih dari 50 persen wartawan dan penyiar telah mengikuti uji kompetensi bersama Dewan Pers.
Ia menegaskan, "Kami berhasil meningkatkan kinerja kami sebagai media dan sebagai birokrasi," katanya.
