JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyerahkan pengelolaan dapur program makan bergizi gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kepada perusahaan di sekitar wilayah tersebut.
Demikian Dudung Abdurachman mengatakan usai menggelar pertemuan dengan Kepala BGN Nanik S Deyang dan dua wakilnya di Kantor Staf Presiden, Rabu (10/6/2026).
“Tentang dapur yang di 3T, kemarin kan demo di BGN. Ini saya akan menjelaskan, rencana dari Bu Nanik, yang 3T ini justru akan diberikan kepada Perusahaan - Perusahaan di sekitarnya sehingga tidak terlalu banyak membebani APBN,” kata Dudung.
“Sehingga banyak nanti dapur yang dibangun, mungkin diberikan kepada Perusahaan – Perusahaan yang memang baik. Jadi CSR-nya digunakan.”
Dudung menuturkan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 ditetapkan hanya 30 Kabupaten sebagai Desa Daerah Tertinggal.
Namun, sambung Dudung, pada kenyataannya bekas Kepala BGN Dadan Hindayana justru membuat definisi sendiri kategori daerah 3T untuk program MBG.
Baca Juga: Dudung: BGN akan Lakukan Recofusing, Penataan Dapur, dan Fokus Kualitas MBG
“Kenyataannya ini pejabat lama yang sekarang sedang diproses ini justru membuat definisi tersendiri, bahwa 1 Desa, tidak terlayani SPPG terdekat atau 30 menit lebih jaraknya. Sehingga dengan ketentuan tersebut maka ditetapkan 8.617 dengan SK penetapan lokasi oleh Kepala Badan yang terdahulu,” jelas Dudung.
“Nah kemudian 6.138 ini yang menandatangani itu Pak Sony, dari penandatanganan itu yang berharga bagi mereka-mereka ini, SK itu, SK itu yang kemudian akhirnya yang dijadikan jaminan untuk pinjam bank.”
Dudung menuturkan, dari 6.138 yang sudah ditandatangani 1.745 sudah dilakukan appraisal atau penentukan nilai.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- dudung abdurachman
- ksp dudung abdurachman
- dapur mbg
- mbg
- makan bergizi gratis
- dapur mbg di 3t
