Komisi XI DPR RI mengusulkan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan secara langsung dalam pembahasan asumsi makro ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah ini dinilai strategis untuk menyelaraskan kontribusi investasi sektor riil dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Usulan tersebut dilemparkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun saat memimpin Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK.
Rapat tersebut agenda utamanya membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, pada Rabu, 10 Juni 2026.
"Menurut saya, suatu saat kita harus memanggil BPI Danantara itu dalam forum asumsi makro seperti ini. Dulu asumsi makro di depan kita ada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan BPS. Terus, investasi BUMN itu ada BPI Danantara. Kita menyepakati ya?" ujar Misbakhun, yang langsung disambut persetujuan dari seluruh anggota komisi.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menilai peran BPI Danantara sangat relevan. Hal ini mengingat investasi merupakan salah satu roda penggerak utama dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Oleh karena itu, DPR merasa perlu mendapat paparan langsung mengenai strategi investasi yang dirancang lembaga superholding tersebut.
Sebelumnya, nada kritis juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Dolfie mempertanyakan posisi dan peta jalan BPI Danantara dalam menyokong target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2027 yang dipatok menyentuh angka 6 persen.
"Pertumbuhan ekonomi ini salah satu pendorongnya kan investasi. Diperkirakan 2027 keperluan investasi kita hampir Rp9.000 triliun. Pertanyaan saya, di sini BPI Danantara masuk tidak di dalam skema mendorong pertumbuhan ekonomi yang mau mencapai 6 persen itu? Di mana BPI Danantara dari skema pertumbuhan ekonomi Indonesia 2027?" cecar Dolfie.
Melalui interupsi tersebut, Komisi XI sepakat bahwa kejelasan kontribusi BPI Danantara sangat mendesak untuk dibedah, agar target pemenuhan kebutuhan investasi raksasa nasional sebesar Rp9.000 triliun pada tahun 2027 dapat terealisasi secara terukur.
