Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengingatkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menghentikan segala bentuk praktik penyimpangan dalam menjalankan tugas. Menurutnya, berbagai upaya peningkatan kesejahteraan pegawai telah dilakukan sehingga tidak ada lagi alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan.
Hal itu disampaikan Agus saat meresmikan bantuan sosial bedah rumah bagi lima warga di Desa Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (10/6).
Dalam sambutannya, Agus menyinggung sejumlah kebijakan yang telah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemasyarakatan, mulai dari pengelolaan koperasi, kantin, hingga warung telepon (wartel) di lapas dan rumah tahanan (rutan).
“Artinya semuanya sudah kita serahkan ke bawah. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga, jangan nanti saya ingatkan kayak bulan yang lalu, 5 Mei itu saya ingatkan stop berhenti, tapi 5 Juni ada kejadian. Saya minta di jajaran pemasyarakatan, tolong yang masih aneh-aneh berhenti!” kata Agus.
Ia menjelaskan, saat ini pengelolaan kantin kering di lapas dan rutan dilakukan oleh koperasi yang beranggotakan pegawai pemasyarakatan. Selain itu, pengelolaan kantin basah dan wartel juga telah melibatkan koperasi serta pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh pegawai.
Menurut Agus, berbagai peluang usaha tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa harus melakukan penyimpangan.
“Udah, udah kita kasih semuanya sama teman-teman di pemasyarakatan. Berulang kali saya ingatkan bahwa penyedia BAMA pasti ada rezekilah dari pengelolaan kantin basah, pengelolaan wartel,” ujarnya.
Mantan Wakapolri itu menegaskan, tindakan menyimpang tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat merugikan keluarga mereka.
“Udahlah, nanti kena obrak-abrik semua. Menurut saya, tolong hentikan hal-hal itu supaya kita semua terhindar. Ingat rekan-rekan punya keluarga yang tentunya harus dijaga kehormatannya sehingga tidak menjadi korban yang tidak perlu,” ujar Agus.
Agus berharap seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menjaga integritas dan memanfaatkan berbagai program yang telah disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat.
