Pemerintah mulai memasang berbagai langkah antisipasi untuk menjaga kondisi keuangan negara tetap kuat pada 2027 mendatang.
Di tengah tantangan ekonomi global dan tuntutan belanja yang semakin besar, pemerintah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 akan tetap dijaga agar sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus memperkuat sumber-sumber penerimaan negara tanpa mengorbankan iklim investasi maupun aspek lingkungan hidup.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan iklim investasi dan pelestarian lingkungan,” kata Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, salah satu strategi utama yang akan dilakukan adalah memperkuat sistem perpajakan agar lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi yang terus berkembang.
Pemerintah juga berencana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi digital dan analisis big data guna memperluas basis perpajakan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan.
Tak hanya mengandalkan pajak, pemerintah juga akan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola sumber daya alam, inovasi layanan publik, hingga peningkatan penegakan hukum dan penagihan piutang negara.
Baca Juga: Purbaya Bakal Hapus Hambatan Investasi Demi Kejar Target Ekonomi 6,5% di 2027
Di sisi pengeluaran, pemerintah memastikan kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran akan terus dilanjutkan. Tujuannya agar setiap rupiah belanja negara benar-benar produktif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Purbaya juga menekankan pentingnya reformasi subsidi dan bantuan sosial agar semakin tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah akan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan.
“Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta berbasis penerima manfaat langsung,” ujar Purbaya.
Selain itu, sinergi antara belanja pemerintah pusat dan daerah juga akan terus diperkuat. Pemerintah ingin memastikan berbagai program prioritas nasional dapat berjalan optimal hingga ke daerah-daerah.
Terkait pengelolaan fiskal, pemerintah memastikan kebijakan defisit APBN 2027 akan tetap dijalankan secara hati-hati dan terukur. Pembiayaan anggaran diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang sekaligus mendukung aktivitas produktif yang mampu meningkatkan daya saing nasional.
Dalam rancangan awal yang disampaikan pemerintah, defisit APBN 2027 dipatok pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan berada di level 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB. Di sisi lain, belanja negara diperkirakan berada pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat di Semester II 2026, Dipatok Rp16.800-Rp17.500 per Dolar di 2027
Menariknya, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan yang disebut lebih inovatif dan berkelanjutan. Pembiayaan defisit nantinya akan diperkuat melalui sinergi dengan Danantara Indonesia, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), hingga Sovereign Wealth Fund.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal nasional sekaligus menjaga ruang gerak APBN agar tetap sehat di tengah berbagai tekanan ekonomi yang masih membayangi perekonomian global.
