Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mulai melakukan langkah penghematan setelah harga Pertamax naik dari sekitar Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan BBM nonsubsidi tersebut berdampak pada anggaran operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Teguh Suhada, mengatakan anggaran belum bisa disesuaikan dalam waktu dekat karena perubahan APBD baru akan mulai dibahas. Karena itu, Pemda DIY memilih melakukan efisiensi penggunaan kendaraan dinas dan kegiatan operasional.
“Nah tentunya menyikapi kenaikan harga BBM ini kita melakukan penghematan, mengencangkan ikat pinggang lagi gitu. Jadi untuk anggaran ini kan tidak bisa setiap saat diubah, tentunya nanti kalau ada perubahan anggaran di perubahan APBD, ini baru mau mulai perubahan,” kata Teguh kepada awak media, Rabu (10/6).
Efisiensi dilakukan dengan membatasi penggunaan kendaraan operasional, mengurangi jumlah kendaraan dalam satu kegiatan, hingga membatasi fasilitas kendaraan bagi tamu kementerian atau lembaga pemerintah pusat yang berkunjung ke DIY.
“Misalnya mendampingi Pak Gubernur, biasanya kan ada 2 mobil protokol, nah ini kami jadikan 1,” kata Teguh.
Menurut Teguh, rombongan pejabat yang memiliki agenda bersama juga akan digabung dalam satu kendaraan.
“Kadang kan ada kunjungan bersama-sama, sekda beserta kepala OPD saat ini dijadikan satu pakai HIACE. Kepala-kepala OPD tidak perlu membawa mobil dinas sendiri, cukup pakai mobil yang besar kami HIACE,” kata Teguh.
Meski harga Pertamax naik, Pemda DIY memastikan seluruh kendaraan dinas tetap menggunakan BBM nonsubsidi sesuai ketentuan. Kendaraan berpelat merah tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite.
