Sistem pendidikan di Tanah Air telah mengalami berbagai fase penyesuaian untuk menjawab tantangan zaman. Menelusuri sejarah kurikulum di Indonesia sangat penting untuk memahami bagaimana arah kebijakan pendidikan nasional dibentuk dan dikembangkan.
Berdasarkan publikasi napak tilas dari Kemendikdasmen, tercatat ada berbagai pergantian sistem belajar sejak awal kemerdekaan hingga era modern saat ini. Setiap kurikulum memiliki fokus dan pendekatan tersendiri yang dipengaruhi oleh situasi sosial politik di masanya.
Pada masa-masa awal berdirinya republik, sistem pendidikan lebih difokuskan pada penguatan identitas nasional. Pembentukan karakter dan kesadaran bernegara menjadi prioritas utama.
Berikut adalah perkembangan kurikulum pada periode awal tersebut:
- Rentjana Pelajaran 1947: Ini merupakan kurikulum pertama setelah merdeka yang berfokus pada pembentukan karakter dan nilai Pancasila, bukan sekadar kognitif. Kurikulum yang digagas pada masa Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara ini baru diterapkan luas pada 1950.
- Rentjana Pelajaran Terurai 1952: Penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang menjadi kurikulum nasional pertama berlandaskan UU No. 4 Tahun 1950. Fokusnya merinci silabus dan menghubungkan materi dengan realitas sehari-hari, disusun di masa Menteri Bahder Djohan dan Soewandi.
- Rentjana Pendidikan 1964 (Kurikulum 1964): Berlaku di akhir era Presiden Soekarno, berfokus membentuk manusia Pancasila yang sosialis. Mata pelajaran dikelompokkan dalam Pancawardhana (moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, jasmani) di masa Menteri Artati Marzuki-Sudirdjo.
Memasuki era pemerintahan Orde Baru, pendekatan pendidikan mulai bergeser ke arah yang lebih terstruktur dan berorientasi pada tujuan. Berikut adalah beberapa kurikulum yang diterapkan pada masa ini:
- Kurikulum 1968: Bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat jasmani dan cerdas. Fokusnya pada pembinaan jiwa Pancasila dan pengetahuan dasar, di bawah arahan Menteri Mashuri Saleh.
- Kurikulum 1975: Berorientasi pada tujuan agar lebih efektif dan efisien, di mana mulai dikenal istilah satuan pelajaran yang merinci tujuan instruksional khusus hingga evaluasi. Kurikulum ini berlaku di masa Menteri Dr. Syarif Thayeb.
- Kurikulum 1984: Sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Menggunakan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), siswa didorong menjadi subjek belajar yang aktif, digagas di era Menteri Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.
- Kurikulum 1994: Menggabungkan pendekatan tujuan (1975) dan proses (1984). Kurikulum ini, yang disusun pada masa Menteri Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, terkenal dengan beban materinya yang padat dan sistem caturwulan.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, sistem pendidikan dituntut untuk lebih fleksibel dan berpusat pada kompetensi peserta didik. Berikut adalah transformasi kurikulum di era modern:
- Kurikulum 2004 (KBK): Kurikulum Berbasis Kompetensi ini menekankan pada pengembangan kemampuan, keterampilan, dan sikap. Siswa dituntut lebih aktif dan berorientasi pada hasil belajar, dirintis pada masa Menteri Prof. H. Abdul Malik Fadjar.
- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006: Memberikan wewenang penuh kepada sekolah untuk merancang proses pembelajaran sesuai kondisi daerah masing-masing, digagas oleh Menteri Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.
- Kurikulum 2013 (K-13): Berbasis kompetensi dan karakter yang menyeimbangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, dll), berlaku di masa Menteri Prof. Dr. Ir. Mohammad NUH, DEA.
- Kurikulum Merdeka: Berfokus pada pembelajaran esensial, fleksibel, dan berpusat pada siswa untuk mengasah minat bakat sejak dini. Kurikulum ini juga memperkuat karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), digagas oleh Menteri Nadiem Anwar Makarim.
(kny/zap)
