Pantau - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak berkaitan dengan upaya penarikan pajak oleh pemerintah dan meminta pelaku usaha tidak ragu melakukan onboarding ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).
Maman menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas kekhawatiran sebagian pelaku UMKM yang masih menganggap pengurusan NIB akan membuat mereka otomatis menjadi wajib membayar pajak.
Ia mengungkapkan, "Saya klarifikasi, mengurus NIB bukan berarti wajib bayar pajak. Enggak ada hubungannya itu."
NIB Berfungsi sebagai Identitas Resmi Pelaku UsahaMaman menjelaskan bahwa NIB berfungsi sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha sebagaimana kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga negara.
Ia menambahkan bahwa kepemilikan NIB memudahkan pemerintah menyalurkan berbagai program dan insentif kepada pelaku UMKM.
Menurutnya, NIB juga menjadi salah satu syarat penting untuk membuka berbagai peluang pengembangan usaha, termasuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.
Selain perbankan, perusahaan fintech pada umumnya juga meminta NIB sebagai bukti legalitas usaha sebelum menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM.
NIB juga diperlukan bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pemasaran hingga ke luar negeri atau memasuki pasar ekspor.
Pemerintah Dorong Onboarding ke SAPA UMKMPemerintah terus mendorong pelaku UMKM untuk melakukan onboarding ke dalam SAPA UMKM yang sedang dikembangkan sebagai ekosistem layanan terpadu bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Maman menegaskan bahwa SAPA UMKM dan NIB dirancang untuk mempermudah pelaku usaha mengakses berbagai layanan pemerintah, bukan untuk memperluas basis pemungutan pajak.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap memberikan berbagai insentif perpajakan kepada pelaku UMKM.
Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap memperoleh fasilitas pembebasan pajak atau dikenakan tarif efektif nol persen.
Sementara itu, pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen dari omzet.
