Terkini, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan peningkatan investasi di Kota Makassar.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional untuk menghimpun data menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas perekonomian Indonesia.
Acara itu turut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Munafri mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen strategis untuk memetakan kondisi riil perekonomian masyarakat sekaligus menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi 2026 sangat penting menjadi instrumen untuk memetakan kondisi riil pembangunan dan perekonomian masyarakat, khususnya di Kota Makassar,” ujar Munafri.
Menurutnya, perkembangan ekonomi yang semakin dinamis menuntut pemerintah memiliki data yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
Hal tersebut mencakup perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital yang terus tumbuh.
“Data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha,” katanya.
Munafri menjelaskan, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor unggulan, serta berbagai tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi.
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, Makassar membutuhkan data yang valid untuk mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Menurut dia, data yang kuat akan membantu pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk dikembangkan sekaligus menentukan langkah intervensi yang tepat terhadap sektor yang masih memerlukan dukungan.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan misi strategis nasional untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, data hasil sensus juga akan menjadi acuan penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Kota Makassar.
Karena itu, Munafri mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang benar kepada petugas sensus demi menghasilkan data berkualitas.
“Data sensus ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah.
Menurut Amalia, langkah tersebut menjadi momentum penting dalam memulai persiapan pelaksanaan sensus nasional yang bertujuan menghasilkan data lengkap mengenai kondisi perekonomian Indonesia.
“Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi. Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama untuk mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” kata Amalia.
Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan pemerintah guna menghasilkan data yang akurat, komprehensif, dan mutakhir mengenai berbagai aktivitas usaha di Indonesia.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan UMKM, hingga pengembangan sektor ekonomi baru yang terus berkembang.
Amalia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan sensus membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS RI juga memperkenalkan kampanye nasional bertajuk TIR sebagai pesan utama sosialisasi kepada masyarakat.
TIR merupakan akronim dari tiga ajakan utama, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.
