Jakarta, CNBC Indonesia - Masuknya sejumlah tokoh buruh ke lingkaran pemerintahan memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian pihak khawatir gerakan buruh akan kehilangan daya kritis karena kedekatannya dengan penguasa. Namun, keterlibatan tokoh buruh di pemerintahan justru dianggap membuka ruang baru dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.
"Kalau menurut saya itu babak baru dalam perjuangan serikat buruh," kata Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/6/2026).
Selama ini gerakan buruh lebih banyak berada di luar pemerintahan dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pekerja. Kini, posisi tersebut mulai berubah karena ada perwakilan buruh yang masuk ke dalam sistem pengambilan keputusan.
"Harusnya dengan posisi di dalam pada hari ini bisa memengaruhi kebijakan untuk menjadi lebih baik sehingga persoalan-persoalan yang seharusnya tidak harus terjadi itu bisa diperbaiki," ujarnya.
Ilhamsyah juga menyinggung penunjukan Said Iqbal sebagai penasihat presiden. Ia menilai Presiden membutuhkan masukan yang berimbang dari berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan dunia usaha, tetapi juga memperhatikan kondisi pekerja.
"Dengan adanya posisi misalnya Said Iqbal masuk menjadi penasihat, itu kan bagus. Presiden bisa mendapatkan informasi secara langsung atau secara berimbang baik dari pihak pengusaha maupun dari pihak buruh," katanya.
Meski demikian, ia menekankan kehadiran tokoh buruh di pemerintahan tetap harus dibuktikan melalui kebijakan yang berpihak kepada pekerja. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan pada jabatan yang diperoleh, melainkan perubahan nyata yang dirasakan buruh.
"Sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan itu jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya," ujar Ilhamsyah.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal menjadi Penasihat Khusus bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahterahan Buruh. Menurutnya ini berkaitan dengan janji yang disampaikan saat Presiden menghadiri perayaan May Day 2025 lalu di Monas.
"Kurang lebih satu tahun lalu di Mayday tahun 2025 ada kehendak untuk kita membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh," kata Prasetyo, kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan
(dce) Add as a preferred
source on Google
