Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan terwujud tanpa kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh bangsa. Untuk itu, dia mendorong kolaborasi lintas bangsa dan agama dalam mewujudkan perdamaian dunia berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Dialog Global dalam rangka Hari Peringatan Dialog Internasional Untuk Peradaban, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini. Adapun tema yang diusung dalam forum tersebut yakni 'Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Global dari Indonesia untuk Dunia'.
HNW pun menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum yang dinilainya sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan komitmen bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Tidak mungkin akan ada ketertiban dunia dan perdamaian yang sejati apabila yang terjadi justru represi dan penjajahan. Hanya akan ada perdamaian yang benar apabila di sana ada keadilan dan tidak ada lagi penjajahan," kata HNW dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, forum ini menjadi penting karena mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, eksekutif, organisasi keagamaan, lembaga internasional, hingga perwakilan negara sahabat untuk bersama-sama memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global.
Dia menegaskan bahwa konstitusi Indonesia memberikan landasan kuat bagi bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih berada di bawah penjajahan.
"Keinginan untuk menghadirkan perdamaian dunia sesungguhnya merupakan pengejawantahan langsung dari konstitusi Indonesia. Amanat itu tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya," tuturnya.
Selain itu, HNW pun menyoroti situasi di Palestina yang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi terwujudnya perdamaian dunia. Dia menyebut berlanjutnya konflik dan pendudukan wilayah Palestina sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius komunitas internasional.
"Jika forum ini lahir dari keprihatinan atas berlanjutnya penjajahan dan serangan terhadap Palestina, Gaza, Tepi Barat, Yerusalem, hingga meluas ke kawasan lain, maka ini adalah langkah yang sangat relevan untuk membangun solidaritas dan aksi nyata bagi perdamaian," jelasnya.
HNW menilai peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap sangat strategis dalam memperjuangkan penyelesaian konflik dan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Dia menyebut melalui forum PBB sudah semakin banyak negara yang memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai perkembangan positif dalam diplomasi internasional.
"Lebih dari 153 negara telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina mendapatkan dukungan yang semakin luas dari masyarakat internasional yang artinya keinginan hadirkan perdamaian melalui kemerdekaan dan menjauhkan penjajahan, semakin mendapat dukungan yang meluas," jelasnya.
"Memang PBB harus lebih efektif, mewujudkan perannya, dan jangan terkungkung dengan hak veto yang melindungi Israel, tetapi jangan sampai karena kekecewaan pada PBB, maka dia digusur dengan hadirkan lembaga baru yang bahkan sepenuhnya menggusur eksistensi Palestina apalagi pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka" sambungnya.
Lebih lanjut, HNW menekankan pentingnya sinergi antara parlemen, pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat diplomasi perdamaian. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri dalam menghadapi kompleksitas tantangan global saat ini.
"PBB tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan kebersamaan seluruh pihak, termasuk parlemen, pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan negara-negara sahabat untuk menghadirkan perdamaian yang berkeadilan," katanya.
HNW juga menyampaikan bahwa Indonesia terus konsisten memperjuangkan Kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum internasional, termasuk forum parlemen dunia, serta melalui diplomasi yang dijalankan pemerintah Indonesia.
Dia berharap forum tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan memperkuat kolaborasi global dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berlandaskan keadilan, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta penghentian segala bentuk penjajahan.
"Semoga forum ini menjadi forum yang produktif, menghasilkan gagasan dan kerja sama yang nyata, serta memperkuat semangat bersama untuk menghadirkan perdamaian dunia yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) Muhammad Anis Matta menegaskan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi masa transisi peradaban yang ditandai oleh berbagai konflik geopolitik, krisis kepemimpinan global, dan melemahnya institusi internasional.
Kondisi tersebut, kata Anis, menuntut lahirnya sebuah proposal peradaban baru yang mampu menyatukan umat manusia. Dia menjelaskan bahwa peradaban dibangun oleh lima unsur utama yaitu manusia, tanah, waktu, pikiran, dan cita rasa atau nilai yang berkembang dari generasi ke generasi.
"Pada dasarnya kita saling mewarisi dari satu peradaban kepada peradaban yang lain. Tidak ada satu peradaban yang dapat mengklaim dirinya sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam sejarah manusia," kata Anis.
Anis juga menyoroti siklus naik dan turunnya peradaban yang merupakan hukum sejarah yang tidak dapat dihindari. Dalam proses pergantian peradaban tersebut, konflik sering kali muncul sebagai bagian dari dinamika menuju keseimbangan baru.
"Kita tidak perlu heran ketika menyaksikan konflik. Itu adalah proses dalam sejarah peradaban manusia yang tidak bisa dihindari," ujarnya.
Dia juga menilai bahwa berbagai konflik yang terjadi mulai dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, berakar pada krisis sistemik yang meliputi krisis kepemimpinan global, krisis institusi internasional, dan persaingan supremasi antar-kekuatan besar dunia.
Baginya, saat ini, dunia saat ini sedang bergerak menuju tatanan global baru. Sementara tatanan lama perlahan kehilangan relevansinya.
"Yang sudah pasti adalah tatanan lama ini sedang berakhir, sementara tatanan baru sedang muncul. Dalam proses peralihan itu akan banyak kontraksi dan konflik yang kita saksikan hari ini," jelasnya.
Sebagai solusi, Anis menawarkan perlunya sebuah proposal peradaban besar yang dapat menyatukan lima elemen utama yaitu agama, demokrasi, kemakmuran, sains, dan seni. Dia meyakini kombinasi kelima unsur tersebut dapat menjadi fondasi bagi masa depan dunia yang lebih damai dan berkeadilan.
"Agama adalah sumber inspirasi dan nilai. Sains dan teknologi adalah cara kita mengelola kehidupan. Demokrasi adalah cara kita mengelola hubungan sosial-politik. Kemakmuran adalah tujuan yang ingin dicapai. Dan seni membuat kehidupan menjadi lebih indah," katanya.
Anis mengajak seluruh bangsa untuk mencari jalan penyelesaian damai atas berbagai konflik global dan membangun peradaban yang berorientasi pada kepentingan bersama umat manusia.
"Ini waktunya kita membuat proposal penyelesaian yang mampu menutup berbagai konflik yang terjadi demi kepentingan kita bersama sebagai sesama manusia," tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, forum itu turut dihadiri oleh anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia DPR/DPD RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, tokoh bangsa M. Din Syamsuddin, para kepala perwakilan diplomatik negara-negara sahabat untuk Indonesia, serta para tokoh lintas agama Indonesia dari unsur MUI, Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin.
(akd/ega)
