Saat Subsidi Transjabodetabek Tak Bisa Selamanya Murah

Alokasi subsidi untuk layanan Transjabodetabek dipastikan tetap tersedia. Namun, nilainya kemungkinan tidak sebesar saat ini seiring kebutuhan penyesuaian biaya operasional, termasuk evaluasi tarif yang selama ini dipatok Rp 3.500 untuk seluruh rute, baik pendek maupun panjang hingga lebih dari 100 kilometer.

Rencana itu memunculkan diskusi. Pertama, mengenai seberapa serius pemerintah menyediakan layanan angkutan umum bagi masyarakat. Kedua, tentang arah pengembangan angkutan umum. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yakni memberikan layanan terbaik bagi pengguna, mengurangi dominasi kendaraan pribadi, dan membangun ekosistem transportasi yang sehat sehingga tidak saling mematikan.

”Untuk Transjabodetabek, terus terang, segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan karena ada wali kota yang menelepon saya secara pribadi. Jangan sampai kemudian muncul anggapan bahwa layanan ini tidak disubsidi lagi. Pasti tetap akan disubsidi, tetapi yang jelas akan ada beberapa penyesuaian,” tutur Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Transjabodetabek merupakan perluasan layanan Transjakarta ke wilayah penyangga Jakarta. Subsidi layanan ini menggunakan dana public service obligation (PSO) dari Pemerintah Provinsi Jakarta.

Pada 2026, nilai subsidinya mencapai Rp 401 miliar. Jika dirata-ratakan, subsidi yang diberikan mencapai Rp 12.258 per pelanggan. ”Sekarang ini subsidinya juga menjadi besar karena hampir semua halte di luar Jakarta harus kami rawat. Itu penyebab lain mengapa akan ada penyesuaian,” ujarnya.

Kebutuhan layanan Transjabodetabek tidak lepas dari tingginya mobilitas komuter di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Terdapat 4,41 juta komuter di kawasan ini. Jumlah terbesar berasal dari Kota Depok (24,5 persen), disusul Kota Bekasi (19,2 persen), Kota Tangerang Selatan (18,5 persen), Kota Tangerang (18,2 persen), dan daerah lain.

Sepeda motor dan mobil masih menjadi moda andalan bagi 79 persen komuter. Sementara itu, hanya 19,5 persen komuter yang menggunakan angkutan umum untuk menuju tempat kegiatan mereka.

Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2023 juga menunjukkan bahwa sebagian besar komuter, yakni 81,9 persen, melakukan perjalanan pergi-pulang untuk bekerja. Adapun 18,1 persen sisanya bepergian untuk sekolah, kuliah, atau kursus.

Sebanyak 60,2 persen komuter menempuh perjalanan kurang dari 20 kilometer menuju tempat kegiatannya. Sementara itu, 39,8 persen lainnya menempuh jarak 20 kilometer atau lebih.

Dari sisi waktu tempuh, 25,8 persen komuter menghabiskan waktu kurang dari 30 menit. Sebanyak 38,7 persen menempuh perjalanan 30 menit hingga kurang dari satu jam. Adapun 35,5 persen lainnya membutuhkan waktu sedikitnya satu jam.

Sebagian besar komuter, yakni 86,4 persen, tercatat hanya menggunakan satu moda transportasi untuk menuju tempat kegiatannya. Sebanyak 12,5 persen menggunakan dua moda atau lebih, sedangkan hanya 1,4 persen yang mengandalkan moda aktif seperti berjalan kaki atau bersepeda.

Untuk perjalanan pergi dan pulang dalam sehari, 8,2 persen komuter mengeluarkan biaya transportasi kurang dari Rp 5.000. Sebanyak 14,7 persen mengeluarkan biaya Rp 5.000 hingga Rp 10.000. Sementara itu, 28,6 persen komuter mengeluarkan biaya transportasi sedikitnya Rp 25.000 per hari.

Selain itu, sebanyak 54,7 persen rumah tangga komuter tinggal lebih dari 1 kilometer berjalan kaki dari titik pemberhentian angkutan massal terdekat. Adapun 20,6 persen tinggal dalam jarak maksimal 500 meter, sedangkan 23,7 persen lainnya berada pada jarak 500 meter hingga 1 kilometer.

”Sebenarnya ini bukan kebutuhan Jakarta, tetapi kebutuhan bersama sebagai kawasan aglomerasi. Prinsipnya, saya mempertimbangkan agar tidak membuat orang kembali menggunakan kendaraan pribadi,” ujar Pramono.

Ia enggan memperdebatkan apakah wilayah penyangga perlu ikut memberikan kontribusi pendanaan. Namun, menurut dia, persoalan transportasi di Jakarta dan sekitarnya memang harus ditangani secara lebih baik.

Politikus PDI-P itu menjanjikan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum. Saat ini cakupan layanan telah mencapai 93 persen, tetapi jumlah penggunanya masih di bawah 30 persen.

Daerah penyangga Jakarta memiliki berbagai cara untuk mendukung konektivitas Transjabodetabek. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan adanya dukungan subsidi sesuai kemampuan fiskal setiap daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Achmad Suhaely menyebut, Transjabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas kawasan aglomerasi sekaligus mendorong warga beralih ke angkutan umum.

Dukungan yang telah dan terus diperkuat antara lain melalui penyediaan dan penataan infrastruktur pendukung serta integrasi dengan layanan Bus Tayo milik Pemerintah Kota Tangerang agar perjalanan masyarakat semakin mudah dan nyaman.

”Terkait kemungkinan dukungan subsidi apabila terdapat penyesuaian tarif, pada prinsipnya kami terbuka untuk membahas berbagai skema kerja sama. Namun, tentu perlu dikaji lebih lanjut antarpemerintah daerah dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kewenangan, kemampuan fiskal daerah, serta keberlanjutan layanan dalam jangka panjang,” ujar Achmad.

Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah memastikan Transjabodetabek terus berkembang, semakin diminati masyarakat, dan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan sekaligus menyediakan mobilitas yang efektif, aman, nyaman, dan terjangkau.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Sujatmiko Baliarto menyampaikan sejumlah dukungan sebagai daerah penerima manfaat layanan Transjabodetabek. ”Kami meningkatkan kualitas layanan angkutan dari Kota Bogor ke Jakarta dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai daya beli masyarakat,” kata Sujatmiko.

Ada sejumlah masukan bagi Pemerintah Provinsi Jakarta seiring perluasan layanan Transjabodetabek. Kawasan aglomerasi dinilai membutuhkan masterplan yang terintegrasi dan sistematis.

Perencanaan induk tersebut penting untuk mengembangkan layanan lintas wilayah secara terukur dan optimal, sekaligus mencapai tujuan utama, yakni mendorong perpindahan komuter dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta Yusa Cahya Permana menuturkan, masterplan menjadi dasar pembagian tanggung jawab dan skema pembiayaan antarwilayah. Jakarta dapat berperan sebagai penggerak awal dengan menyediakan layanan dan subsidi.

Selanjutnya, wilayah penyangga turut berkontribusi sesuai manfaat yang diterima warganya. Kontribusi tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan layanan dalam jangka panjang.

Menurut Yusa, pengembangan angkutan umum yang terintegrasi merupakan langkah strategis menuju mobilitas yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diamanatkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan dan menjamin tersedianya layanan angkutan umum, sekaligus memastikan tumbuhnya industri transportasi umum yang sehat.

Jaminan tersebut antara lain diwujudkan melalui perencanaan jangka panjang dan kepastian pengembangan layanan seperti Transjabodetabek. Namun, skema subsidi juga tidak boleh merugikan penumpang, khususnya di Jakarta.

Penumpang juga mungkin tidak siap jika terjadi kenaikan tarif untuk mengurangi beban subsidi. Risikonya dapat bermuara pada penurunan kualitas layanan. ”Masa-masa indah pasti ada ujungnya. Yang penting dari awal menyadari ujung itu ada sehingga memiliki rencana agar layanan bisa terus berlanjut,” ujar Yusa.

Pernyataan tersebut merujuk pada berbagai persoalan angkutan umum yang telah terjadi selama ini. Dalam banyak kasus, kualitas layanan menurun karena pengelolaan yang tidak maksimal.

Yusa menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap perluasan layanan. Namun, sudah saatnya semua pihak, baik pemerintah, pengelola, maupun masyarakat, lebih dewasa dalam memandang layanan angkutan umum.

Sebagai contoh, apakah manusiawi jika penumpang harus berdiri selama dua jam dalam perjalanan menggunakan angkutan umum? Karena itu, selain tarif yang terjangkau, harus ada jaminan dari pemerintah mengenai keberlanjutan layanan serta komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan strategi pengembangan kawasan yang selaras dengan pengembangan Transjabodetabek.