Pertamax Naik, Akankah Masyarakat Beralih ke Pertalite?

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6/2026). Kenaikan tersebut berlaku secara nasional dan langsung terasa oleh konsumen saat melakukan pengisian di SPBU.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp 3.950 per liter atau sekitar 32 persen.

Sementara itu, harga Pertamax Green 95 naik dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter. Kenaikan mencapai Rp 4.100 per liter atau sekitar 31,8 persen. Di sisi lain, harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan.

Pertamina menegaskan bahwa kenaikan hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi. Harga Pertalite sebagai BBM bersubsidi tetap dipertahankan sebesar Rp 10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp 6.800 per liter.

Besarnya kenaikan membuat banyak konsumen terkejut. Sebagian pengguna mengaku baru mengetahui perubahan harga saat berada di depan pompa pengisian BBM karena tidak ada sosialisasi yang mereka rasakan sebelumnya.

Pertamina menyatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga keekonomian BBM. Keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator sektor energi.

Menurut Roberth MV Dumatubun, penyesuaian harga merupakan bagian dari tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi kepada masyarakat. Dengan kata lain, harga BBM nonsubsidi harus mencerminkan biaya pengadaan yang semakin mahal.

Faktor utama yang mendorong kenaikan harga adalah masih tingginya harga minyak dunia. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menyebut harga minyak global masih bertahan di kisaran 90 dollar AS per barel sehingga tekanan terhadap biaya impor BBM tetap besar.

Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah turut memperbesar biaya pengadaan energi. Pada 9 Juni 2026, kurs rupiah berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) mencapai sekitar Rp 18.141 per dollar AS. Kondisi ini membuat biaya impor BBM menjadi semakin mahal.

Dengan kombinasi harga minyak yang tinggi dan kurs rupiah yang melemah, ruang pemerintah dan Pertamina untuk menahan harga BBM nonsubsidi semakin terbatas. Karena itu, penyesuaian harga dinilai sulit dihindari.

Respons masyarakat didominasi oleh rasa terkejut, kecewa, dan kekhawatiran terhadap meningkatnya biaya hidup. Banyak pengguna Pertamax merasa kenaikan yang mendekati 32 persen terlalu besar, terutama ketika kondisi ekonomi rumah tangga masih tertekan.

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sejumlah pengguna mulai beralih ke Pertalite. Marsya, pengguna sepeda motor yang selama dua tahun menggunakan Pertamax karena dianggap lebih baik untuk mesin kendaraan, memutuskan berpindah ke Pertalite karena tidak lagi sanggup membeli Pertamax. Antrean di jalur pengisian Pertalite pun mulai terlihat lebih panjang.

Keluhan serupa muncul di Bandung, Semarang, Jakarta, dan Balikpapan. Banyak pengguna mengaku baru mengetahui kenaikan harga ketika mengisi BBM di SPBU. Mereka merasa perubahan harga dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan yang memadai.

Sebagian konsumen yang sebelumnya memilih Pertamax demi menjaga performa mesin kendaraan kini mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Faktor harga dinilai jauh lebih menentukan dibandingkan manfaat teknis yang diperoleh dari penggunaan BBM dengan oktan lebih tinggi.

Kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Masyarakat menilai kenaikan biaya energi berpotensi menular ke biaya transportasi dan logistik sehingga semakin menggerus daya beli yang sudah melemah.

Kalangan dunia usaha menilai kenaikan harga Pertamax akan menambah tekanan biaya operasional di tengah kondisi ekonomi yang sudah menantang. Kenaikan harga BBM nonsubsidi diperkirakan tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada kendaraan untuk distribusi barang maupun mobilitas usaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi akan meningkatkan biaya logistik dan biaya operasional hampir seluruh sektor usaha. Menurut dia, banyak kegiatan usaha masih bergantung pada BBM nonsubsidi sehingga kenaikan harga energi pada akhirnya akan memengaruhi harga barang dan jasa yang dibayar konsumen.

Namun, dunia usaha menghadapi dilema. Di satu sisi, kenaikan biaya produksi mendorong pengusaha untuk menyesuaikan harga jual. Di sisi lain, daya beli masyarakat yang sedang melemah membuat kenaikan harga berisiko menurunkan penjualan. Akibatnya, banyak pelaku usaha berada dalam posisi sulit karena harus memilih antara menjaga margin usaha atau mempertahankan pasar.

Menurut Sarman, apabila penjualan terus tertekan sementara biaya operasional meningkat, pengusaha akan terdorong melakukan langkah efisiensi. Bentuknya dapat berupa pengurangan jam kerja, pembatasan ekspansi usaha, hingga pengurangan tenaga kerja sebagai pilihan terakhir. Risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) pun ikut meningkat apabila tekanan biaya berlangsung dalam waktu lama.

Kekhawatiran serupa muncul di tingkat usaha kecil. Sejumlah pemilik warung dan pelaku usaha mikro mengaku kenaikan harga Pertamax dapat memperbesar biaya kulakan dan distribusi barang.

Di Palembang, misalnya, pedagang kelontong mengaku khawatir harus menaikkan harga jual di tengah penurunan daya beli masyarakat. Jika biaya terus naik sementara konsumsi melemah, usaha kecil berisiko kehilangan pelanggan bahkan menghadapi ancaman gulung tikar.

Pengamat energi Bisman Bhaktiar menilai kenaikan harga Pertamax sebenarnya terlambat jika dibandingkan dengan kondisi harga minyak dunia dan pelemahan rupiah. Menurut dia, penyesuaian harga merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya biaya pengadaan BBM.

Bisman memperkirakan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite sangat mungkin terjadi. Fenomena serupa pernah terjadi pada produk BBM lain ketika selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi semakin lebar. Namun, pemerintah menghadapi dilema karena kenaikan harga Pertalite berpotensi memicu inflasi dan gejolak sosial yang lebih besar.

Pengajar di Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai dampak inflasi dari kenaikan Pertamax relatif terbatas karena proporsi konsumennya hanya sekitar 10-15 persen dari total volume BBM nasional. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah menjaga pasokan BBM dan menghindari antrean panjang yang dapat memicu kepanikan masyarakat.

Menurut Wijayanto, tantangan yang lebih besar justru terletak pada keberlanjutan subsidi energi. Pemerintah perlu mereformasi sistem subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani fiskal negara secara berlebihan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira melihat kenaikan harga Pertamax sebagai sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah. Kombinasi tingginya harga minyak dunia, pelemahan rupiah, beban utang negara, dan tekanan terhadap penerimaan pajak membuat kemampuan pemerintah menahan harga energi semakin terbatas.

Dalam jangka pendek, ia memperkirakan kenaikan harga Pertamax akan semakin menggerus daya beli kelompok menengah dan kelompok rentan, sekaligus meningkatkan risiko inflasi serta perlambatan konsumsi rumah tangga.