Meski terasa mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, para jemaah tak lagi bertanya seberapa besar anggaran yang berhasil dihemat begitu mereka tiba di tanah suci. Pertanyaannya kini lebih praktis: apakah tenda cukup lapang dan sejuk, toilet cukup bersih, bus datang tepat waktu, atau bagaimana menjaga kondisi tubuh tetap sehat selama rangkaian ibadah haji.
Harapan segenap jemaah adalah rangkaian ibadah tersebut didukung oleh infrastruktur dan layanan yang memadai dan mudah dijangkau.
Itulah sebabnya efisiensi biaya haji tidak boleh dipahami sebagai penghematan (cost-cutting) semata. Dalam penyelenggaraan ibadah sebesar haji, efisiensi yang keliru dapat berimplikasi pada berkurangnya kualitas layanan pada jemaah. Efisiensi yang dieksekusi dengan baik justru menjadi jalan untuk memperbaiki layanan.
Data BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 2026 memberi gambaran besarnya ruang kebijakan itu. BPIH ditetapkan sekitar Rp87,409 juta per jemaah. Dari jumlah itu, Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang ditanggung jemaah sekitar Rp54,194 juta, atau kurang lebih 62 persen, sedangkan nilai manfaat dari BPKH sekitar Rp33,216 juta, atau 38 persen. Dengan kuota reguler sekitar 203.000 jemaah, total biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler berada pada kisaran Rp17,78 triliun.
Artinya, efisiensi 1 persen saja setara sekitar Rp177,8 miliar per musim haji. Jika dihitung per jemaah, nilainya sekitar Rp874.000. Efisiensi 3 persen bernilai sekitar Rp533,3 miliar, sedangkan efisiensi 5 persen mendekati Rp888,8 miliar. Angka ini bukan kecil. Pertanyaannya, ke mana manfaat itu harus diarahkan?
Jawabannya, kembali kepada jemaah.
Misalnya, dari efisiensi Rp177,8 miliar, jika digunakan dengan pendekatan berbasis risiko, sekitar Rp71 miliar dapat diarahkan untuk transportasi dan rekayasa pergerakan jemaah; Rp44 miliar untuk kesehatan, pendinginan, dan layanan lansia; Rp35 miliar untuk sanitasi, katering, dan air; Rp17 miliar untuk pembangunan dashboard digital; serta sekitar Rp8 miliar untuk cadangan operasional. Ini hanya simulasi, tetapi menunjukkan bahwa efisiensi dapat diterjemahkan menjadi layanan yang konkret.
Di lapangan, bentuknya bisa sangat nyata. Penghematan kontrak transportasi dapat berubah menjadi tambahan petugas pengatur kerumunan, rambu jalur, tempat antre beratap, dan pemantauan posisi bus. Efisiensi katering dapat digunakan untuk memperkuat kontrol suhu makanan, menambah titik distribusi air, atau mengurangi keterlambatan distribusi. Efisiensi tenda dapat dikonversi menjadi pendinginan yang lebih merata, alas istirahat yang lebih layak, dan respons teknis yang lebih cepat bila pendingin tidak berfungsi.
Inilah yang sering hilang dalam diskusi biaya haji. Publik mendengar kata efisiensi, tetapi tidak selalu melihat jembatan antara angka penghematan dan mutu layanan. Padahal, tanpa jembatan itu, efisiensi hanya menjadi istilah administratif saja. Diskusinya justru gagal menyentuh kebutuhan jemaah.
Karena itu, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan mekanisme untuk memastikan setiap manfaat ekonomi tercatat dan dikembalikan ke layanan. Salah satu gagasan penting adalah Service Improvement Ledger, yakni buku besar pencatatan manfaat layanan. Ia bukan rekening baru, bukan pula penghimpunan dana efisiensi. Buku besar ini merekam sumber manfaat, nilai, dasar kontrak, penerima manfaat, bentuk konversi, dan bukti realisasi.
Jika vendor tenda tidak memenuhi standar suhu atau kapasitas, harus ada service credit. Jika bus tidak memenuhi ritase atau menyebabkan antrean berlebih, harus ada penalti berbasis data. Jika kontrak katering menghasilkan pengurangan biaya karena volume besar, manfaatnya harus terlihat dalam perbaikan menu, distribusi air, atau pengendalian keamanan pangan.
Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti pada temuan. Pengawasan harus mampu memaksa perubahan sistem.
Armuzna (tahapan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina) adalah fase paling kritis dalam haji. Faktor suhu, keterbatasan ruang, mobilitas lansia, ketersediaan logistik, sanitasi, dan transportasi menyatu dalam jangka waktu yang sangat sempit. Kelemahan kecil dapat menjadi keluhan massal, bahkan risiko keselamatan. Maka, setiap rupiah efisiensi harus lebih dulu diarahkan ke titik risiko tertinggi: transportasi, kesehatan, pendinginan, sanitasi, katering, informasi, serta perlindungan lansia dan jemaah risiko tinggi.
Oleh sebab itu, kita perlu mengubah kerangka berpikir saat mendiskusikan biaya haji. Yang perlu kita tanyakan bukan hanya "apakah biaya haji bisa turun tahun depan?" menjadi "bisakah kualitas layanan ditingkatkan tanpa menambah biaya?"
Efisiensi biaya haji idealnya tidak mengurangi kualitas layanan pada jemaah. Selain menghapus pemborosan, pengelolaan biaya haji juga perlu mampu memperkuat daya beli dan mempertahankan keberlanjutan nilai manfaat. Yang terpenting, pengelolaan dana haji juga perlu memastikan manfaat ekonomi dinikmati sebesar-besarnya oleh pemangku kepentingan terbesarnya: para jemaah haji.
Heru Muara Sidik. Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah.
(rdp/imk)
