VIVA – Pemerintah Amerika Serikat akhirnya buka suara setelah mencegah masuk wasit FIFA asal Somalia Omar Artan yang akan bertugas memimpin laga di Piala Dunia 2026.
Pihak berwenang AS mengungkapkan dugaan bahwa Omar Artan punya keterkaitan dengan organisasi ekstrimis Somalia, negara asal sang wasit terbaik Afrika.
Hanya beberapa jam menuju kick off Piala Dunia 2026, sejumlah persoalan konyol terjadi di negara tuan rumah, salah satunya adalah Amerika Serikat.
Bagaimana tidak, kebijakan U.S. Customs and Border Protection (CBP) atau Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat terhadap orang yang masuk ke negaranya menuai perdebatan.
Hal ini merujuk kepada dideportasinya wasit asal Somalia Omar Artan yang sebelumnya ditugaskan oleh FIFA untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia 2026.
Setibanya di Bandara Miami dari Istanbul, Omar Artan harus menjalani pemeriksaan hingga 11 jam oleh pihak berwenang. Namun akhirnya, ia dikhawatirkan dalam persoalan keamanan.
Tak pelak, keputusan keimigrasian Amerika Serikat menimbulkan gelombang protes dari berbagai pihak jelang dimulainya gelaran Piala Dunia 2026, Jumat dini hari (12/6) WIB.
Amerika Serikat Buka Suara Soal Penolakan Masuk Wasit FIFAU.S. Customs and Border Protection (CBP) atau Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat akhirnya menjelaskan alasan menolak masuk wasit Omar Artan.
Mengutip dari Vietnam.vn, Omar Artan yang berasal dari Somalia mereka duga memiliki keterlibatan dengan organisasi ekstrimis, daftar kelompok yang diblacklist masuk AS.
“Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) melakukan pemeriksaan tambahan terhadap wasit Somalia tersebut setelah kedatangannya di perbatasan,“ katanya.
“AS menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut mengungkap "informasi yang merugikan" mengenai Omar Artan, termasuk dugaan keterkaitannya dengan organisasi ekstremis,“ jelas Vietnam.vn di artikelnya.
Lebih lanjut, seorang pejabat AS juga menjelaskan kalau sikap mereka telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa pengecualian terhadap orang-orang tertentu.
“Seorang pejabat AS menegaskan bahwa penolakan masuk tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan AS, dan oleh karena itu tidak ada pengecualian,” ungkapnya.
