ASEAN dan Interdependensi Strategis di Tengah Hegemoni Indo-Pasifik Abad-21

Kemunculan rivalitas yang sengit antara Amerika Serikat dan Tiongkok—mulai dari perang dagang hingga rivalitas di bidang teknologi—kemudian menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai panggung utama pertarungan geopolitik di abad 21. Hal tersebut memunculkan suatu pernyataan: Apakah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara akan kehilangan relevansinya dan akhirnya berujung ke rusaknya sentralitas ASEAN?

Untuk memahaminya, analisis ini menggunakan kerangka complex interdependence dari Keohane dan Nye (2011). Teori ini menentang pemikiran realisme tradisional dan mengedepankan variabel seperti (1) adanya beragam kanal koneksi antar masyarakat dan negara, (2) tidak adanya hierarki isu yang kaku (isu ekonomi dan sosial bisa menjadi prioritas utama di atas isu militer), dan (3) peran kekuatan militer yang semakin berkurang dalam menyelesaikan sengketa antarnegara.

Pilar dari ketahanan ASEAN terletak kepada faktor domestiknya yang masif seperti jumlah populasi manusianya. Keohane dan Nye (2011) menyatakan bahwa kekuatan suatu kawasan tak lagi diukur dari kekuatan tank atau jet tempur, tetapi dari kapasitas ketahanan sosial-ekonominya. ASEAN saat ini berada di puncak bonus demografi yang luar biasa. Dengan populasi yang mencapai angka fantastis, kawasan ini tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dalam struktur usia—contoh saja Indonesia yang akan memiliki bonus Demografi pada 2045.

Bonus demografi ini bukan sekadar angka, melainkan juga mesin pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Mayoritas angkatan kerja yang didominasi kelompok usia muda menjadi pendorong utama produktivitas dan konsumsi domestik yang menjaga ekonomi ASEAN tetap tumbuh stabil di setiap tahun (Natalia, 2023). Hal ini menciptakan ketergantungan timbal balik (mutual dependency) dengan kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, karena dua kekuatan besar itu butuh pasar ASEAN yang besar dan terus tumbuh.

ASEAN juga mulai bertransformasi menjadi basis produksi bernilai tambah. Kekayaan sumber daya manusia ini menjadi magnet investasi asing yang membuat kedua negara adidaya tidak bisa mengabaikan kawasan ini. Dengan kata lain, ASEAN memanfaatkan momentum demografisnya untuk memastikan bahwa ia tetap menjadi pusat gravitasi ekonomi, bukan sekadar pion dalam papan catur geopolitik global.

Strategi diplomasi yang berayun ini menjadikan daya tawar ASEAN meningkat setelah adanya demografi. Di tengah tekanan kuat agar negara-negara Asia Tenggara memilih kubu, ASEAN secara kolektif menunjukkan kemampuan dalam melakukan hedging atau strategi “mengayun” di antara dua kekuatan besar (Wirjawan, 2025).

Tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang secara terang-terangan memihak Amerika Serikat untuk melawan Tiongkok. Sementara Filipina—karena tekanan langsung di Laut China Selatan—memang lebih dekat ke AS, dan Kamboja-Laos lebih bergantung pada Beijing, sebagian besar negara kunci seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura tetap pada jalur yang mengusahakan dua kekuatan besar itu untuk “duduk bersama”.

ASEAN mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok, seperti lewat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sambil tetap membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi dan kemitraan keamanan dari AS (Nathan, 2025; Jones & Supakul, 2025). Dalam analisa complex interdependence, ketika Amerika Serikat khawatir tentang supremasi militer Tiongkok yang bangkit, ASEAN kemudian mengedepankan isu perdagangan, konektivitas, dan perubahan iklim.

Dengan memanfaatkan banyaknya kanal komunikasi dan menghindari konfrontasi militer langsung, ASEAN memaksa kedua negara adidaya untuk tetap terlibat dalam platform yang dipimpin ASEAN, seperti East Asia Summit (EAS) dan ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus). Manuver seperti itulah yang akhirnya membuat ASEAN terus relevan, karena keberhasilannya menarasikan kawasan dari konfrontasi menjadi kerja sama pembangunan.

Kemampuan “mengayun” di atas tidak akan mungkin terjadi tanpa komitmen kolektif yang kuat terhadap prinsip ASEAN Centrality. Meskipun banyak kritik kerap dilontarkan mengenai lambannya proses ASEAN dalam mengambil sikap menggunakan konsensus, fakta geopolitik membuktikan bahwa sentralitas ini tetap menjadi payung yang paling dapat diterima oleh semua pihak.

Deklarasi ASEAN pada tahun 2024 menegaskan dengan jelas bahwa arsitektur Indo-Pasifik harus tetap berpusat pada ASEAN (ASEAN-centred) (ASEAN, 2024). Lebih jauh lagi, prinsip ini dioperasionalkan melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang diadopsi pada 2019. Operasionalisasi prinsip seperti itulah yang tak hanya menegaskan ASEAN Centrality, tetapi juga menawarkan platform konkret untuk kerja sama maritim, konektivitas, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sentralitas ASEAN berfungsi sebagai perekat yang menjaga stabilitas kawasan. Dalam kondisi rivalitas seperti sekarang, tidak ada satu pun negara—baik AS maupun Tiongkok—yang menginginkan kekosongan kepemimpinan di Asia Tenggara yang dapat memicu instabilitas.

Karena ASEAN mengisi kekosongan ini dengan cara inklusif seperti hukum internasional—seperti Treaty of Amity and Cooperation (TAC)—ASEAN menjadi satu-satunya forum di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Tiongkok bisa duduk dalam satu meja untuk membahas isu-isu strategis secara diplomatis. Menegaskan Relevansi ASEAN, khususnya dalam mencegah gesekan antara dua hegemoni yang berubah menjadi konflik terbuka.

Untuk melihat lebih dalam lagi, di sini akan digunakan contoh berupa pengelolaan ASEAN terhadap rantai pasok mineral kritis. Dalam transisi energi global, mineral seperti nikel, kobalt, dan tanah jarang adalah “minyak baru”.

Di sinilah letak kekuatan tawar ASEAN yang sesungguhnya. Kawasan ini secara kolektif menguasai 46% cadangan nikel dunia, 22.7% bauksit, dan 20% rare earth elements (REE) (Bhaskara, 2025). Indonesia dan Filipina adalah pemasok utama nikel global. Secara alamiah, ASEAN menciptakan complex interdependence dengan Tiongkok yang selama ini mendominasi pemurnian dan downstreaming mineral tersebut, dan AS yang berusaha mengurangi ketergantungannya dengan mineral kritis dari Tiongkok.

Lewat ASEAN Mineral Development Vision 2045, ASEAN berusaha untuk naik kelas ke mata rantai produksi yang lebih tinggi, seperti produksi baterai kendaraan listrik dan sel surya. Indonesia dengan tegas melarang ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong pembangunan pabrik peleburan dalam negeri, sementara Vietnam, Malaysia, dan Tailan mulai membangun industri kendaraan listrik (EV) dan panel surya domestik (Bhaskara, 2025).

Maka, ASEAN memposisikan diri sebagai pemain kunci yang menentukan rantai pasok global, sehingga ini membuat AS maupun Tiongkok harus “mencuri hati” ASEAN demi akses dan investasi di kawasan ini, sekaligus harus duduk dan berdialog dengan ASEAN melalui forum-forum yang dipimpin ASEAN. Ini adalah bentuk leverage paling nyata dari complex interdependence yang digerakkan oleh ASEAN.

ASEAN tetap relevan di abad ke-21 bukan karena ia memiliki angkatan laut terbesar atau kekuatan militer paling modern. Relevansinya terletak pada kemampuannya mendefinisikan ulang kekuasaan lewat complex interdependence. Dengan memanfaatkan ledakan demografi dan sumber daya alamnya, ASEAN menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak dapat diabaikan oleh Tiongkok maupun AS.

Dengan strategi hedging yang lincah, ia menghindari perangkap polarisasi. Dengan mempertahankan ASEAN Centrality melalui instrumen seperti AOIP, ia menyediakan platform diplomatik yang stabil di tengah badai rivalitas.

Melalui studi kasus mineral kritis, terbukti bahwa ASEAN bukanlah objek pasif dari arsitektur Indo-Pasifik, melainkan arsitek yang secara aktif membentuk tatanan baru yang multipolar dan inklusif. Di tangan ASEAN, kawasan Indo-Pasifik tidak harus menjadi ajang tabrakan antar peradaban, tetapi bisa menjadi ruang kolaborasi yang saling menguntungkan.