JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak meminta pemerintah daerah penyangga untuk ikut menanggung subsidi layanan Transjabodetabek.
Namun, Pramono berharap daerah penyangga dapat berkontribusi melalui perbaikan dan pembangunan halte yang berada di wilayah masing-masing.
Hal itu disampaikan Pramono saat menjawab pertanyaan mengenai usulan sejumlah kepala daerah penyangga agar subsidi layanan Transjabodetabek tetap dipertahankan.
“Kalau ada yang ingin membantu, minimal halte-haltenya lah. Kan halte-haltenya sebagian juga tidak di DKI Jakarta,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).
Baca juga: Tarif Transjabodetabek Berpotensi Naik, Penumpang: Gaji Cuma Habis Buat Transportasi
Menurut dia, dengan merenovasi halte akan sangat membantu pengembangan layanan transportasi antardaerah tersebut.
“Kalau haltenya diperbaiki, direnovasi, akan sangat membantu karena yang memanfaatkan halte-halte itu adalah warga di mana tempat itu berada,” ujarnya.
Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap memikirkan skema subsidi agar layanan Transjabodetabek dapat terus dinikmati masyarakat.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa seluruh tarif Transjabodetabek akan naik hingga Rp 10.000 sampai Rp 15.000.
Baca juga: Soal Daerah Penyangga Biayai Transjabodetabek, Pramono: Kalau Mau Patungan, Alhamdulillah Banget
Menurut dia, penyesuaian tarif hanya akan berlaku pada beberapa rute tertentu yang memiliki biaya operasional lebih tinggi, seperti rute jarak jauh atau rute yang menuju Bandara Soekarno-Hatta.
“Tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun sebagai gubernur saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.
Ia menambahkan, Pemprov DKI bahkan masih mempertimbangkan untuk menambah kelompok masyarakat yang bisa menikmati layanan transportasi umum secara gratis.
“Yang tidak mampu gratis, yang mampu bayarnya sedikit lebih tinggi,” ujarnya.
Sebelumnya, Pramono mengungkapkan ada sejumlah kepala daerah di wilayah penyangga Jakarta yang meminta agar subsidi untuk layanan Transjabodetabek tidak dikurangi.
Baca juga: Pramono: Gak Mungkin Transjakarta Blok M-Bandara Rp 3.500, yang Lain Aja Rp 100.000
Meski demikian, ia menegaskan tidak ada pembahasan mengenai pembagian beban subsidi antara Jakarta dan daerah penyangga.
“Untuk Transjabodetabek, terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, karena sekarang ini bahkan kemarin Bapak Wali Kota Bekasi juga telepon ke saya secara pribadi, jangan sampai kemudian tidak disubsidi,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
