Jakarta, VIVA – Kementerian Kehutanan mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp6,23 triliun untuk tahun anggaran 2027 guna memprioritaskan pengelolaan hutan lestari, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga kesiapan menghadapi siklus El Nino empat tahunan.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan usulan penambahan itu disusun berdasarkan pemenuhan kebutuhan pembangunan kehutanan dengan memperhatikan masukan dari legislatif.
"Usulan tambahan anggaran tersebut akan memprioritaskan pada beberapa hal utama, salah satunya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan yang digunakan untuk peremajaan sarana prasarana, patroli bersama Masyarakat Peduli Api, dan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi prediksi siklus El Nino empat tahunan pada 2027," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Rohmat menjelaskan, prioritas besar lainnya dialokasikan untuk penguatan kelembagaan di daerah yang mencakup operasionalisasi 35 satuan kerja pusat pengembangan ekosistem hutan serta pembiayaan rekrutmen dan gaji untuk 21.000 personel tambahan Polisi Kehutanan (Polhut).
Terkait pengadaan puluhan ribu formasi Polhut tersebut, pihak Kemenhut saat ini mengonfirmasi masih berada dalam proses finalisasi pembahasan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Di samping itu, untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, kementerian berkomitmen menambah alokasi belanja yang berbasis masyarakat melalui penyaluran bantuan alat ekonomi produktif di sekitar kawasan hutan.
Selanjutnya, penguatan tata kelola kawasan akan dioptimalkan melalui pengadaan alat pemantau udara berteknologi tinggi dan pesawat ringan guna memperketat pemantauan aktivitas serta pengawasan tutupan lahan secara berkala.
Kemenhut juga mengajukan dana tambahan untuk pengelolaan Taman Nasional Way Kambas dan Tesson Nilo, perbaikan sarana wisata alam, serta percepatan penetapan hutan adat yang ditargetkan mencapai 1,4 juta hektare hingga tahun 2029. (Ant)
