Pramono mengatakan, pengelolaan aset ke depan akan dilakukan secara transparan dan terbuka.
IDXChannel—Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan salah satu penyebab banyak aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut dia, para pengambil keputusan kerap berhati-hati karena khawatir tersandung persoalan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Pramono saat meninjau lahan bekas Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).
"Kenapa banyak aset di Jakarta tidak termanfaatkan secara maksimal? Salah satu sebab teman-teman sekalian pasti pengambil keputusan, pengambil kebijakan itu tidak mau tersandera oleh persoalan hukum," kata Pramono.
Pramono mengatakan, pengelolaan aset ke depan akan dilakukan secara transparan dan terbuka. Ia juga menegaskan proses tender nantinya akan dibuka secara transparan untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Menurutnya, Pemprov DKI juga akan meminta pendampingan dari aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), terutama dalam pengambilan keputusan terkait aset milik pemerintah daerah.
"Bahkan tendernya nanti akan terbuka sehingga dengan demikian dari awal saya juga akan meminta pendampingan dari KPK maupun Jamdatun supaya dalam persoalan yang menyangkut tempat yang sebegitu strategis ini siapa pun terlindungi secara hukum," ujarnya.
Pramono menilai ketakutan terhadap konsekuensi hukum kerap membuat pengambil kebijakan enggan mengambil keputusan terkait pemanfaatan aset daerah. Karena itu, ia meyakini keterbukaan dan pelibatan aparat penegak hukum dapat menjadi solusi agar aset-aset milik Pemprov DKI bisa dimanfaatkan lebih optimal.
"Jadi sering kali nggak berani memutuskan karena persoalan hukum. Tetapi kalau kemudian kita nggak punya beban terbuka transparan dan semuanya dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum, saya yakin ini pasti akan bisa berjalan dengan baik," kata Pramono.
Sebelumnya, Pramono membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan lahan bekas Kantor BPSDM DKI seluas 2,4 hektare di kawasan Karet Kuningan.
Lahan yang berada di kawasan Segitiga Emas Jakarta itu disiapkan untuk berbagai fungsi, mulai dari fasilitas meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), hotel, apartemen, hingga ruang terbuka hijau.
(Nadya Kurnia)
