Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 18.000 per dolar AS menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi berbagai sektor industri, termasuk telekomunikasi. VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengakui pergerakan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor eksternal yang perlu dikelola oleh industri.
“Mengingat sebagian kebutuhan seperti pengadaan perangkat jaringan maupun teknologi masih memiliki komponen berbasis valuta asing,” kata Fahmi kepada Katadata.co.id, Kamis (11/6).
Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis pagi (11/6), rupiah berada di level Rp 17.968 per dolar AS. Level ini menguat 0,14% dari penutupan sebelumnya. Bahkan pada beberapa hari yang lalu, rupiah juga sudah tembus di level sekitar Rp 18.000 per dolar AS.
Meski rupiah terus bergejolak, Fahmi mengatakan industri telekomunikasi secara umum masih relatif lebih resilien. Ia mengungkapkan hal tersebut dikarenakan adanya dukungan dari permintaan layanan digital.
“Permintaan layanan digital terus tumbuh dan bersifat kebutuhan utama bagi masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Fahmi mengatakan Telkomsel juga mengantisipasi dinamika fluktuasi nilai tukar sebagai bagian dari perencanaan bisnis perusahaan. Hal ini dilakukan melalui perencanaan keuangan yang prudent, optimalisasi biaya, serta pengelolaan investasi yang lebih selektif dan terarah.
Selain itu, perusahaan terus mendorong efisiensi operasional. “Ini sekaligus memperkuat kualitas layanan agar tetap relevan dan bernilai bagi pelanggan,” katanya.
Ia mengatakan strategi tersebut tercermin dari kinerja perusahaan yang tetap solid sepanjang 2025. Hal ini dengan profitabilitas yang terjaga dan menunjukkan tren perbaikan pada paruh kedua tahun.
Ke depan, Telkomsel akan tetap berfokus pada penguatan layanan broadband dan pengembangan ekosistem digital. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi berbasis AI untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah berbagai dinamika eksternal.
“Telkomsel akan terus berkomitmen menghadirkan layanan digital yang relevan dan bernilai, sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung transformasi digital nasional,” ujarnya.
4 Faktor Pelemahan RupiahTekanan terhadap mata uang domestik ini bukan hanya dipicu oleh gejolak global, tetapi juga dipengaruhi persoalan struktural dan kebijakan di dalam negeri. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia dalam riset terbarunya menyebutkan pelemahan rupiah saat ini setidaknya dipicu oleh empat faktor besar mulai dari lonjakan harga energi akibat konflik geopolitik, memburuknya persepsi fiskal Indonesia, ketidakpastian kebijakan pemerintah, hingga persoalan struktural dalam neraca pembayaran Indonesia.
Faktor pertama yang menyebabkan rupiah melemah adalah tekanan eksternal, terutama meningkatnya tensi geopolitik global setelah operasi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran dalam operasi bernama Operation Epic Fury, yang dimulai 28 Februari. Konflik tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah dunia secara drastis.
Pada periode 27 Februari hingga 29 Mei, harga minyak Brent melonjak sekitar 27% menjadi US$ 91,8 per barel. Bahkan pada puncaknya, 31 Maret, harga Brent sempat menyentuh US$ 118,35 per barel. Kenaikan itu jauh melampaui asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang hanya dipatok sebesar US$ 70 per barel.
Menurut perhitungan CORE pada Maret, selisih harga minyak tersebut berpotensi meningkatkan defisit anggaran negara sekitar Rp 23 triliun hingga Rp 446 triliun, tergantung skenario subsidi dan kebijakan fiskal pemerintah.
Faktor kedua berasal dari dalam negeri dan berkaitan langsung dengan kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal Indonesia. Dalam waktu yang relatif berdekatan, tiga lembaga pemeringkat internasional utama, Moody’s, S&P Global Ratings, dan Fitch Ratings mengeluarkan peringatan terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Moody’s Ratings pada 5 Februari menurunkan outlook kredit Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif”. Menurut Moody’s, keputusan tersebut dipicu oleh menurunnya prediktabilitas dan koherensi kebijakan pemerintah.
Faktor keempat, saat ini pasar melihat pola kebijakan yang dianggap mendadak, minim sosialisasi, dan sulit diprediksi. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa aturan bisnis di Indonesia dapat berubah sewaktu-waktu.
Salah satu kasus yang paling disorot adalah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Perusahaan tersebut didirikan pada 18 Mei sebagai anak usaha Danantara yang ditunjuk menjalankan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy. Kebijakan ini diumumkan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR hanya dua hari setelah perusahaan resmi berdiri.
Lalu faktor keempat, CORE menilai tekanan terhadap rupiah sebenarnya tidak hanya muncul akibat sentimen jangka pendek, tetapi juga berasal dari struktur ekonomi Indonesia. Selama satu dekade terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia hampir selalu mengalami defisit.
Pada kuartal I misalnya, defisit transaksi berjalan mencapai US$ 4 miliar atau Rp 71,88 triliun (kurs Rp 17.971 per dolar AS. Angka ini melampaui total defisit transaksi berjalan sepanjang tahun 2025. Jika dibedah lebih dalam, sumber utama defisit berasal dari sektor jasa dan pendapatan primer.
