Matamata.com - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menargetkan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Meski demikian, ia memastikan program yang sudah berjalan saat ini tidak akan terganggu selama proses evaluasi berlangsung.
"Target awal satu bulan ini harus selesai. Namun, tentu semua ada dinamikanya. Kami tekankan program yang sudah berjalan harus tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan," ujar Prasetyo di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2025).
Prasetyo menjelaskan, salah satu fokus perbaikan tata kelola ini adalah mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah tidak segan menutup SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP), atau memetakan ulang jika terjadi penumpukan (kelebihan) dapur MBG di satu wilayah.
"Pasti arahnya ke sana (penutupan), tetapi kami belum bisa memutuskan hari ini. Saat ini sedang ditata dan diinventarisasi kondisinya. Kami tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan angka-angka, karena kondisi di lapangan berbeda-beda," jelasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa seluruh pendirian SPPG wajib mematuhi SOP yang berlaku. Ia juga menepis isu miring terkait afiliasi pemilik SPPG dengan partai politik tertentu. Menurutnya, siapa pun berhak mendirikan SPPG asalkan memenuhi standar baku pemerintah.
"Dasarnya bukan siapa pemiliknya, melainkan kepatuhan terhadap aturan main. Yang tidak boleh adalah melanggar aturan atau SOP yang sudah ditetapkan," tegas Prasetyo. (Antara)
