Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penataan dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun waktu satu bulan.
Langkah tegas ini diambil sebagai respons cepat atas berbagai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program di lapangan, termasuk adanya laporan mengenai jual beli titik dapur.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa penataan ulang ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada efektivitas program ketahanan pangan tersebut.
"Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan. Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting," kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Zulhas, dalam satu bulan ke depan, Kemenko Pangan bersama manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) akan membenahi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan.
Kemudian melakukan pemetaan ulang sekolah-sekolah penerima manfaat MBG dan membenahi dan meningkatkan kualitas dapur penyedia makanan.
Zulhas menambahkan, karut-marut manajemen sebelumnya telah didengar oleh Kepala Negara. "Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses perbaikan ini ditargetkan selesai dalam satu bulan tanpa mengganggu program yang saat ini sudah berjalan di masyarakat.
"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya. Maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan," kata Prasetyo.
Prasetyo memaparkan, salah satu fokus evaluasi adalah menindak tegas atau menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP), atau memangkas jumlah dapur jika terjadi kelebihan (oversupply) di satu wilayah.
Meski demikian, pemerintah tidak akan langsung menutup fasilitas secara gegabah tanpa pengecekan langsung di lapangan.
"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka," pungkas Mensesneg.
