Jakarta, VIVA – Pemerintah menemukan berbagai pelanggaran tata kelola dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menghambat tujuan utama Presiden Prabowo Subianto menjadikan program tersebut sebagai penggerak ekonomi desa dan daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, program MBG sejatinya tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga dirancang untuk menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa, kecamatan, hingga pelaku usaha mikro lokal.
Meski demikian, hasil evaluasi terbaru menunjukkan masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan tata kelola sesuai ketentuan.
“Saudara-saudara, SPPG yang sudah berjalan dengan baik juga banyak, bukannya tidak ada, banyak ya. Dan sudah kita buat tata kelolanya dan ini juga ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan tata kelola,” kata Zulhas di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis 11 Juni 2026.
Menurut Zulhas, pemerintah sejak awal telah menetapkan bahwa kebutuhan bahan baku dapur MBG harus dipasok dari lingkungan sekitar agar manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan masyarakat setempat.
“Tata kelolanya SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya itu dari desa tersebut, dari tempat tersebut, apakah Koperasi Desa Merah Putih, apakah BUMDes, apakah UMKM atau usaha desa lainnya. Oleh karena itu, SPPG itu mesti supplier-nya banyak,” ujarnya.
Skema tersebut dirancang agar anggaran negara yang digelontorkan melalui MBG tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan, tetapi juga menciptakan permintaan bagi petani, peternak, koperasi, badan usaha milik desa, dan UMKM di daerah.
Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bersama tim menemukan berbagai penyimpangan yang menyebabkan tujuan tersebut belum berjalan optimal.
“Nah, itu juga banyak ditemukan oleh Bu Nanik dan teman-teman, banyak terjadi pelanggaran karena atas perintah Bapak Presiden, SPPG ini harus bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di daerah dan kecamatan,” tegas Zulhas.
Ia mencontohkan bagaimana pelaksanaan yang sesuai tata kelola dapat memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Salah satunya terjadi di Jawa Timur ketika BGN meningkatkan penyerapan telur dari peternak lokal saat harga mengalami penurunan.
