Pemerintah terus membenahi tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan indikasi pemborosan anggaran yang mencapai Rp12 triliun per tahun, atau Rp1 triliun per bulan pada pengelolaan sebelumnya.
Zulkifli Hasan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan mengatakan pemborosan itu berkaitan dengan membengkaknya jumlah titik layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang melebihi perencanaan awal.
“Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya, laporan Ibu Nanik tadi barusan. Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp6.000.000 satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun pemborosan. Berarti kalau satu tahun 12 triliun,” ungkap Zulhas sapaan akrabnya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Zulhas, persoalan pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan potensi pemborosan anggaran tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi manajemen baru BGN yang dipimpin Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala.
“Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.
Zulhas mengatakan Prabowo Subianto Presiden RI telah meminta agar tata kelola program MBG dibenahi dalam waktu satu bulan ke depan. Menurutnya, program yang sudah berjalan baik akan diteruskan, sementara berbagai persoalan yang ditemukan akan segera diperbaiki.
“Dan pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan. Satu bulan penataan yang baik tentu diteruskan, yang tidak baik ini. Antara lain temuan-temuan yang Bu Nanik tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Dibahas dan dibenahi lebih lanjut,” katanya.
Meski demikian, Zulhas menegaskan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Program MBG, kebijakan utama Pak Presiden yang sangat bagus, sangat baik. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah. Yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini,” pungkasnya.
Sementara itu, Nanik Sudaryati Deyang Kepala BGN mengatakan pihaknya mulai mengubah pendekatan pelaksanaan program MBG dengan menitikberatkan pada efisiensi anggaran dan penataan ulang infrastruktur layanan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dapur MBG di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). BGN akan mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, hibah, maupun dukungan dari dunia usaha.
“Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi. Masa sih bikin ini dapur untuk masyarakat di situ tidak mau, kan tidak mahal juga,” kata Nanik usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Nanik, BGN saat ini juga tengah aktif menggandeng perusahaan-perusahaan yang memiliki program CSR untuk mendukung keberlanjutan MBG.
“Nah, itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang. Bahkan sudah mulai kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan yang tadi, hal-hal yang kami sampaikan,” ujarnya.
Selain itu, BGN memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru MBG. Langkah tersebut diambil untuk memetakan kembali kebutuhan riil di setiap daerah.
“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah kita hentikan dulu ke situ, kita tata apakah dapur ini melayani ini, sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan,” jelasnya.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran pembangunan SPPG baru hingga proses pemetaan selesai dilakukan.
“Artinya kita enggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Jadi kita mau nata, mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa dan lain-lain Jawa Timur. Karena memang dari datanya dapur ini masih menumpuk di Jawa,” kata Nanik.
Setelah penataan selesai, BGN akan mengevaluasi kembali kebutuhan dapur baru sekaligus melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran.
“Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak, atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini, benar tuh 63 juta ini butuh? Atau sebetulnya bisa dikurangi. Kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” ungkapnya.
Ke depan, BGN juga akan lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan dibandingkan sekadar mengejar jumlah penerima manfaat. Evaluasi akan dilakukan terhadap seluruh SPPG di Indonesia untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan. (lea/bil/faz)
