Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada operasional dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam masa pembenahan tata kelola.
“Penataan ini memang tidak ada yang baru dulu. Penataan dulu. Kami lagi membereskan internal dulu,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.
Zulhas mengatakan, dalam satu bulan ini, pemerintah akan fokus mengatasi berbagai temuan hingga program dapat berjalan seperti yang diharapkan.
Dalam satu bulan, Zulhas berkomitmen untuk menata dan membenahi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah-sekolah penerima MBG, membenahi kualitas dapur, hingga melakukan verifikasi ihwal laporan penerima manfaat dari MBG.
Zulhas mengungkapkan terdapat pembengkakan sebanyak 6.877 titik SPPG yang menyebabkan kemungkinan pemborosan sebesar Rp12 triliun per tahun.
“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik,” ujar Zulhas.
Selain itu, juga terdapat pembengkakan titik SPPG di daerah 3T dari yang semula ditargetkan sebanyak 2 ribu menjadi 8.617 titik.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
