Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan partainya tidak memberikan instruksi khusus bagi anggotanya untuk memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan Prasetyo ini menanggapi kabar sejumlah kader Partai Gerindra terdaftar sebagai pemilik dapur MBG.
“Kami sampaikan mewakili partai bahwa tidak ada instruksi institusional, kalaupun ada yang dianggap kader atau perorangan (memiliki SPPG) itu tentu atas inisiatif masing-masing,” kata Prasetyo saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6).
Dia mengatakan internal Partai Gerindra sudah berulang kali menekankan para anggota wajib menjaga kualitas SPPG sesuai standar yang ditetapkan. Dia menyebut tidak boleh ada pihak yang melanggar ketentuan dan aturan yang ada.
Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, mengatakan pemerintah segera menata pelaksanaan program MBG secara menyeluruh. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah adalah pembengkakan jumlah SPPG.
Pemerintah awalnya merencanakan pembangunan 21.000 titik SPPG di wilayah aglomerasi. Namun, realitanya saat ini jumlah dapur SPPG sudah mencapai 27.877 titik. Hal ini menandakan adanya pembengkakan keberadaan 6.877 titik SPPG.
Selain wilayah aglomerasi, pembengkakan juga terjadi di SPPG wilayah terpencil atau 3T. Pemerintah menargetkan untuk membangun 2.000 titik di wilayah tersebut namun realitanya menjadi 8.617 titik. Hal ini menandakan adanya pembengkakan 6.138 titik.
Prasetyo memberikan sinyal pemerintah akan menutup SPPG yang masuk dalam titik pembengkakan.
“Pasti salah satu arahnya ke sana (penutupan), tapi kami belum bisa mengatakan apakah ini akan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa, jadi tidak bisa langsung ambil kesimpulan,” ucapnya.
