Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui pemerintah menghadapi kendala dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah perkotaan akibat keterbatasan lahan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Ferry, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan salah satu syarat pembangunan fisik KDMP adalah ketersediaan lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi. Namun ketentuan tersebut sulit dipenuhi, terutama di kawasan perkotaan.
Menurut dia, pemerintah telah melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden dan memutuskan untuk melakukan pembangunan KDMP secara bertahap.
"Oleh karena itu, kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40 ribu titik," ujarnya.
Baca juga: Bakom: KDKMP dapat bantu hemat pengeluaran masyarakat Rp33 triliun
Ferry menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan target pembangunan 80 ribu KDMP dalam waktu singkat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengedepankan kualitas operasional koperasi yang dibentuk.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP di wilayah perkotaan.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melonggarkan ketentuan luas lahan serta menerapkan konsep bangunan vertikal.
Selain itu Ferry menyebut pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian pembangunan fisik Koperasi Merah Putih pada desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.
Baca juga: Menkop: Kopdes harus jual barang lebih murah dari harga pasar
"Kita akan buat modifikasi untuk penyediaan tanah-tanah yang di kota-kota itu bisa jadi ukurannya lebih kecil dan bisa bangunannya dibuat vertikal juga memungkinkan," ujarnya.
Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah, setelah sebelumnya meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program tersebut.
Pemerintah juga berencana meresmikan operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit dapat beroperasi pada akhir 2026.
Hingga saat ini, sebanyak 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, dengan 12.533 unit di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik dan 22.737 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Ferry, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan salah satu syarat pembangunan fisik KDMP adalah ketersediaan lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi. Namun ketentuan tersebut sulit dipenuhi, terutama di kawasan perkotaan.
Menurut dia, pemerintah telah melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden dan memutuskan untuk melakukan pembangunan KDMP secara bertahap.
"Oleh karena itu, kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40 ribu titik," ujarnya.
Baca juga: Bakom: KDKMP dapat bantu hemat pengeluaran masyarakat Rp33 triliun
Ferry menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan target pembangunan 80 ribu KDMP dalam waktu singkat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengedepankan kualitas operasional koperasi yang dibentuk.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP di wilayah perkotaan.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melonggarkan ketentuan luas lahan serta menerapkan konsep bangunan vertikal.
Selain itu Ferry menyebut pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian pembangunan fisik Koperasi Merah Putih pada desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.
Baca juga: Menkop: Kopdes harus jual barang lebih murah dari harga pasar
"Kita akan buat modifikasi untuk penyediaan tanah-tanah yang di kota-kota itu bisa jadi ukurannya lebih kecil dan bisa bangunannya dibuat vertikal juga memungkinkan," ujarnya.
Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah, setelah sebelumnya meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program tersebut.
Pemerintah juga berencana meresmikan operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit dapat beroperasi pada akhir 2026.
Hingga saat ini, sebanyak 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, dengan 12.533 unit di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik dan 22.737 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
