Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal biang kerok kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax (RON 92).
Harga BBM nonsubsidi naik sejak Rabu (10/6/2026). Tercatat, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Selanjutnya, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.
Setali tiga uang, melalui akun Instagram resminya @bp_idn, SPBU swasta itu kini mematok harga BP 92 (RON 92) di level Rp16.670 per liter, naik dari sebelumnya, yakni Rp12.390 per liter. Lalu, harga BP Ultimate naik dari Rp12.930 menjadi Rp17.240 per liter.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, pemerintah memahami kekhawatiran dan psikologis masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax.
Menurut Dwi, kenaikan harga BBM nonsubsidi itu tak lepas dari kondisi geopolitik. Dia menyebut, ketegangan geopolitik saat ini sangat memengaruhi harga minyak.
"Khususnya kali ini kita bicara BBM nonsubsidi. Nah, kalau bicara BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, harganya ini kan memang mekanismenya dilepaskan ke harga pasar. Jadi ketika harga minyak ini naik, mau tidak mau ada penyesuaian," kata Dwi ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga
- Said Iqbal: KSPI Belum Ada Rencana Demo Imbas Harga Pertamax Naik
- Menhub Kaji Dampak Kenaikan Harga Pertamax ke Sektor Transportasi
- Pemerintah Siapkan Stimulus usai Harga Pertamax Naik, Tunggu Restu Prabowo
Dwi menjelaskan, parameter harga BBM nonsubsidi di Tanah Air tidak hanya bergantung pada harga minyak global. Menurutnya, harga BBM nonsubsidi juga dipengaruhi oleh biaya distribusi, penyimpanan, hingga pajak. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak terhindarkan.
Kendati demikian, Dwi menekankan bahwa pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat rentan. Hal ini ditunjukan dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi.
Tercatat, harga Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter alias tidak naik, sedangkan Biosolar tetap dipatok Rp6.800 per liter.
"Tapi yang paling penting adalah, arahan dari Presiden Prabowo jelas kepada Pak [Menteri ESDM] Bahlil, bahwa kelompok yang paling rentan, masyarakat miskin, yang paling terdampak, yang banyak menggunakan terutama BBM subsidi, ini yang harus dijaga," tutur Dwi.
Pergeseran KonsumsiLebih lanjut, Dwi mengamini ada pergeseran konsumsi dari BBM non subsidi seperti Pertamax ke BBM subsidi alias Pertalite. Namun, dia tak bisa merinci berapa besar pergeseran itu. Dwi hanya menyebut bahwa pergeseran konsumsi itu tidak besar.
"Tadi kami sudah berdiskusi dengan Dirut Pertamina Patra Niaga. Dalam dua hari ini apakah sudah ada pergeseran? Alhamdulillah tidak terlalu besar shiftingnya," jelas Dwi.
Namun demikian, pihaknya tetap melakukan mitigasi agar pembelian Pertalite tidak jebol. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan syarat pembelian Pertalite menggunakan QR code.
Selain itu, Kementerian ESDM juga telah meminta Pertamina Patra Niaga untuk memperketat pengawasan di lapangan. Di samping itu, Dwi juga mengimbau agar masyarakat yang merasa mampu, tak ikut membeli BBM subsidi atau Pertalite.
"Tapi yang paling penting itu tadi. Bahwa semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil. Sehingga, masyarakat yang memang harus dilindungi nih masyarakat bawah, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya," jelas Dwi.
Dwi menambahkan bahwa kenaikan harga Pertamax menjadi ke level Rp16.250 per liter, masih di bawah harga keekonomian. Menurutnya, harga BBM RON 92 seperti Pertamax seharusnya berada di level Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter.
"Jadi kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian. Namun ini adalah pilihan terbaik jalan tengah," ucap Dwi.
